Jakarta, StartNews Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan PP Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pemberdayaan perempuan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, Selasa (23/7/2024).
Kerja sama itu merupakan langkah strategis dari Kemendes PDTT guna mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa yang sejalan dengan tujuan SDGs Desa ke-5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan desa.
“Karena masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan harus punya akses yang sama sesuai SDGs Desa ke-5,” kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di ruang kerjanya, Selasa (23/7/2024).
Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan, MoU tersebut bertujuan menyinergikan potensi para pihak dalam upaya mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan bersama dalam rangka pemberdayaan perempuan.
Selain itu, juga memberikan kontribusi dan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan pendidikan dan perekonomian di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Fokus kesepahaman Kemendes PDTT dan PP Fatayat NU untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, pelatihan dan pendampingan dalam rangka kemandirian perempuan juga menjadi ruang lingkup penting adanya kesepahaman tersebut.
MoU ditandatangani oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyah Maimunah.
MoU itu diharapkan bisa terus memberikan kesempatan untuk perempuan desa agar berkarya lebih banyak dengan kebermanfaatan yang lebih luas.
MoU itu juga bisa diaplikasikan dengan beragam kerja sama sebagai implementasi setiap pasal yang tertulis.
Reporter: Sir
Discussion about this post