Padangsidimpuan, StartNews Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pengelolaan dana desa dengan 42 kepala desa se-Kota Padangsidimpuan,Kamis (7/12/2023).
“Kami harus mendampingi semua yang terkait penyaluran dana desa tepat sasaran,” ujarKepala Kejari PadangsidimpuanLambokSidabutarusai penandatanganan MoU itu di Aula Bapelitbang Kota Padangsidimpuan.
Menurut Lambok, pengawasan pengelolaan dana desa ini selaras dengan program Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Jaga Desa. Dia menyebut Jaksa Jaga Desa berkewajiban mengawal para aparat desa agar tidak tersangkut kasus korupsi, misalnya ketika penyaluran melenceng dari tujuan.
Pada kesempatan itu, Lambok juga meminta seluruh kepada desa yang baru dilantik menginventarisasi aset-aset desa seperti tanah yang dapat segera didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional guna dibuatkan sertifikat.
Sementara itu Pj. Wali Kota PadangsidimpuanLetnan Dalimunthe menyambut baik MoU tersebut dan berharap para kepala desa benar-benar menjalankannya.
“Saya ingin 42 kepala desa di Kota Padangsidimpuanmembangun komitmen dan komunikasi yang baik dengan kejaksaan agar apa yang disepakati tersebut dapat berjalan sesuai aturan,” kata Letnan.
Letnan pun mengapresiasi pihak Kejari Padangsidimpuan yang melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di sela persetujuan MoU tersebut.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat membantu memberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik,” tutur Letnan.
Reporter: Antara
Discussion about this post