Pemkab Mandailing Natal menggelar evaluasi mendalam terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan sejumlah dapur SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Panyabungan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) memberikan peringatan terkait standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat konsolidasi dan evaluasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina pada Senin (2/3/2026), terungkap fakta sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten ini beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution menegaskan, kepemilikan sertifikat tersebut merupakan harga mati untuk menjamin keselamatan penerima manfaat dan mewujudkan target zero accident.
Atika meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap transparan mengenai protokol pengoperasian dapur agar pemerintah daerah dapat ikut mengawasi kelayakan fasilitas yang menyajikan makanan bagi ribuan anak sekolah tersebut.
“Kami tidak ingin ambil bagian yang bukan tugas kami yang diatur secara undang-undang. Tapi, bukan berarti kami tidak punya tanggung jawab terhadap keselamatan penerima manfaat,” ujar Atika Azmi Utammi Nasution saat memimpin rapat.
Kekhawatiran pemerintah daerah diperkuat dengan laporan Pj. Sekda Madina Sahnan Pasaribu, yang menyebutkan adanya satu dapur yang telah ditutup paksa oleh BGN karena menyalahi prosedur.
Sahnan menyayangkan posisi Pemkab yang kerap tidak dilibatkan dalam teknis perizinan di awal, tetapi sering menjadi pihak yang disalahkan ketika muncul masalah kesehatan atau insiden menonjol di lapangan.
Selain aspek kesehatan, Atika juga menyoroti banyaknya pengusaha luar daerah yang menguasai operasional SPPG di Madina, yang berdampak pada tertutupnya peluang pengusaha lokal dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut dia, keterlibatan pengusaha lokal akan lebih menjamin kontrol kualitas karena mereka memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab sosial terhadap warga Madina sendiri.
“Karena kalau orang Mandailing Natal yang menjadi investor dalam pembangunan SPPG, kami yakin ekonomi itu akan bertumbuh, lebih bertumbuh di sini,” tegas Atika.
Menanggapi sorotan tersebut, Koordinator Wilayah BGN Madina, Doni, mengakui adanya kendala administratif pada sejumlah unit penyedia makanan. Dia mengatakan dari 25 SPPG yang saat ini telah beroperasi di Madina, beberapa di antaranya memang terkonfirmasi belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar legalitas kebersihan dan kesehatan pangan.
Reporter: Sir
Discussion about this post