Panyabungan, StartNews Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Mandailing Natal (Madina) Mukhsin Nasution menyebutkan studi banding atau studi tiru yang diikuti para kepala desa (kades) dari Madina berbeda dengan bimbingan teknis (bimtek) pada tahun-tahun sebelumnya.
Saya pastikan tidak sama. Ini sebenarnya mau dilaksanakan pada September lalu, tapi terus ditunda karena kami harus melakukan evaluasi terhadap program ini, kata Mukhsin di kantornya, Kamis (17/11/2022).
Mukhsin mentampaikan hal itu menanggapi kritik berbagi kalangan yang menilai studi banding para kades sebagai kegiatan yang terkesan menghamburkan uang negara.
Mukhsin mengatakan pihaknya mengevaluasi biaya yang harus dibayar oleh para kepala desa. Awalnya 12 juta rupiah, tapi kami meminta agar pengusul menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran tersebut. Akhirnya ada penyusutan menjadi delapan juta rupiah, belum termasukcashback, jelas mantan Camat Nagajuang ini.
Dia mengungkapkan, Dinas PMD akan menekankan kepada para kepala desa yang mengikuti studi tiru agar hasil pengamatan selama program ini berjalan dimasukkan dalam APBDes tahun 2023.
Kami akan menekankan kepada para kepala desa agar hasil studi tiru ini diimplementasikan dalam APBDes tahun 2023. Setiap kepala desa harus bisa menggali potensi desanya, sebutnya.
Mereka harus jeli. Jangan seperti selama ini, ada beberapa kepala desa memaksakan desanya jadi desa wisata hanya karena melihat hasil dari desa lain di media atau televisi, tuturnya.
Sekadar informasi, saat ini sebagian besar kepala desa asal Madina sedang mengikuti studi tiru di dua tempat berbeda. Lembaga Study Implementasi Akuntabilitas Publik (SIAP) menyelenggarakan studi banding dengan tema Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Desa Wisata.
Acara tersebut berlangsung pada 15-19 November 2022 di wilayah Berastagi dan Medan. Sementara Lembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasional (LOPPNAS) mengadakan Kaji Banding Desa pada 16-18 November 2022 di wilayah Sumatera Barat dengan rute Bukittinggi, Solok, dan Sawahlunto.
Pada momen bersamaan, Ketua Badan Aktivis Mahasiswa Madina Abdul Malik Lubis menilai studi banding para kades terkesan menghamburkan uang negara. Dia justru meminta para kades sebaiknya fokus pada program prioritas, terlebih yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun ketahanan pangan.
Hal-hal dasar dan prioritas penggunaan dana desa harus dipertimbangkan dengan matang apakah studi banding atau studi tiru ini penting atau tidak di tengah kondisi dan situasi seperti saat ini, kata Malik seperti diberitakan hayuaranet.
Malik juga menyoroti waktu pelaksanaan studi banding yang digelar pada masa akhir jabatan beberapa kepala desa. Kalau tidak ada alasan yang mendesak untuk studi banding ke luar kota seharusnya para kades fokus pada program prioritas, tegasnya.
Mahasiswa STAIN Madina ini menekankan, selama ini bimbingan teknis yang diikuti kepala desa terkesan sebagai proyek buang-buang uang negara karena hasilnya tidak terlihat. Jangan sampai studi banding ini hanya agenda wisata dengan memanfaatkan uang rakyat, sebutnya.
Reporter: Saparuddin Siregar
Discussion about this post