Irwansyah Lubis, SH mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) segera membentuk Satgas Terpadu dan menyurati Presiden RI demi memberantas praktik penambangan emas ilegal (PETI) serta oknum pembeking di Madina.
Medan, StartNews – Wakil Ketua Bidang Isu Strategis DPW PPP Sumatera Utara (Sumut) M. Irwansyah Lubis, SH mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) segera menyurati Presiden Republik Indonesia guna menurunkan tim khusus dari Jakarta demi menyapu bersih mafia penambangan emas tanpa izin (PETI) dan oknum pembeking di Kabupaten Madina.
Dia menilai cara itu satu-satunya jalan keluar yang tersisa, karena penegakan hukum di tingkat lokal dianggap mandul dan kerap diwarnai praktik tangkap-lepas alat berat.
Aktivitas tambang ilegal berskala besar yang menggunakan belasan ekskavator di kawasan Batangnatal, Linggabayu, Kotanopan, hingga Asak Jarum dan DAS Batang Gadis telah memicu kerusakan ekologis yang parah, menghancurkan ketahanan pangan, hingga kembali merenggut nyawa pekerja pada akhir Juni lalu.
Mantan aktivis HMI ini menilai operasi penertiban parsial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum daerah selama ini tidak pernah efektif dan terkesan hanya menjadi sandiwara hangat-hangat kuku karena bocornya informasi.
Selain meminta surat rekomendasi darurat dikirim ke Istana Negara, Irwansyah juga menuntut Gubernur Sumut segera menerbitkan regulasi guna membentuk Satgas Terpadu Operasi Gabungan yang melibatkan unsur Polda Sumut, Kodam I/Bukit Barisan, dan Ditjen Gakkum KLHK untuk melebur ego sektoral.
“Gubernur Sumatera Utara jangan diam saja dan menutup mata menyaksikan ruang hidup rakyat di Madina dihancurkan oleh para cukong tambang ilegal! Selama ini penertiban di lapangan hanya bersifat parsial, hangat-hangat kuku, dan tidak efektif karena diduga operasi kerap bocor sebelum dieksekusi,” tegas M. Irwansyah Lubis dalam rilis pers, Kamis (2/7/2026).
Dia mengatakan di lapangan bahkan muncul istilah “Payung” yang merujuk pada dugaan keterlibatan oknum berseragam sebagai benteng pertahanan industri ilegal tersebut, sehingga intervensi langsung dari Kapolri dan Panglima TNI melalui tim Mabes mutlak diperlukan.
“Jika Pemerintah Provinsi Sumut tidak segera mengambil tindakan taktis ini, gelombang protes dari aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa dikhawatirkan akan membesar dan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat,” katanya.
Reporter: Rls
Discussion about this post