Gubernur Sumut Bobby Nasution mengusulkan skema pajak kendaraan bermotor yang tidak seragam antara kota besar dan kabupaten guna menciptakan keadilan fiskal.
Deliserdang, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah demi menciptakan keadilan fiskal antara wilayah perkotaan dan kabupaten.
Menurut Bobby, kota-kota besar yang memiliki perputaran ekonomi tinggi sudah selayaknya menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah. Sebaliknya, wilayah kabupaten maupun kendaraan dengan kategori ekonomi bawah seperti Low Cost Green Car (LCGC), perlu diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak dapat lebih merata.
Bobby menilai skema itu strategis untuk menyinkronkan kebijakan anggaran di tingkat daerah. Dia mengatakan sinkronisasi fiskal tidak akan berjalan optimal jika asosiasi daerah hanya memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah provinsi sebagai mitra strategis.
“Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten,” ujar Bobby saat menghadiri Welcome Dinner HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan fiskal di daerah, Bobby mengatakan Pemprov Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada kabupaten dan kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang menerima porsi bantuan cukup besar.
Tantangan keterbatasan fiskal ini juga diakui oleh Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan. Dia menilai pemerintah daerah saat ini dituntut lebih kreatif dalam mengelola anggaran di tengah dinamika regulasi dan perubahan iklim.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah,” kata Asri Ludin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyatakan forum berskala nasional yang dihadiri lebih dari 200 bupati ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperkuat jejaring ekonomi antar-wilayah.
Reporter: Sir
Discussion about this post