Jakarta, StartNews – Usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, berbagai kalangan langsung menyampaikan aspirasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 Pramono Anung dan Rano Karno. Satu di antara aspirasi itu muncul dari Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan (FK-LMK) DKI Jakarta.
“Harapan kami, LMK DKI Jakarta mendapat perhatian lebih dari Mas Pram dan Bang Doel,” kata Ketua FK-LMK DKI Jakarta Hj. Dwi Hartanti, S.Sos, MM, didampingi Bendahara FK-LMK DKI Jakarta Muhammad Syahril Harahap, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dwi Hartanti mengucapkan selamat atas pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Dia berharap pemimpin baru DKI Jakarta ini dapat meningkatkan uang kehormatan anggota LMK se-DKI Jakarta.
“Semoga nanti apa yang menjadi hak kami bisa diwujudkan, yaitu penyesuaian uang kehormatan bagi anggota LMK sama seperti peningkatan uang kehormatan bagi pengurus RT dan RW se-DKI Jakarta,” kata Ketua FK-LMK DKI Jakarta yang kini memasuki periode ketiga ini.
Dwi menilai uang kehormatan bagi LMK sudah saatnya disesuaikan, mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LMK sangat strategis dalam mendukung program-program pemerintah.
Selain itu, Dwi juga berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru nantinya menguatkan kelembagaan LMK agar dapat menjalankan tupoksinya seperti diamanatkan dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) sebagaimana diubah dalam Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024.
“Perda itu dibuat untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien. Juga dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan hukum,” kata wanita pengusaha kelahiran Sragen, 31 Agustus 1975 ini.
Dwi menjelaskan, LMK memiliki peran yang strategis sebagai lembaga yang menyerap aspirasi warga untuk disampaikan kepada pemerintah. LMK juga berperan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, LMK menggali potensi masyarakat yang bisa dikembangkan di masing-masing wilayah.
“Yang utama, LMK menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Jadi, tupoksi LMK ini sangat strategis sebagai mitra lurah. Sebab, semua permasalahan masyarakat di tingkat kelurahan akhirnya bermuara di LMK,” ungkap Dwi yang telah berkiprah di LMK sejak 2017.
Dengan penguatan kelembagaan, Dwi optimistis LMK akan lebih berperan lagi dalam mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta pada masa mendatang. “Harapan kami, kelembagaan LMK dapat dimaksimalkan lagi, termasuk kenaikan biaya operasional,” tutur Dwi.
Reporter: Rls
