Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkapkan pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. Infrastruktur, misalnya, 75 persen dari 3.000 kilometer jalan provinsi dalam kondisi mantap dan 25 persen lainnya masih butuh sentuhan.
Edy Rahmayadi menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Jumat (4/2/2022) lalu.
“Sumatera Utara ini luas, Pak. Jalan provinsinya yang terpanjang, tetapi APBD-nya Rp 14 triliun. Ini seperti ada yang salah, karena dengan 33 kabupaten/kota, dan luas areal perkebunannya 3 juta hektare lebih, itu terlalu kecil, dibandingkan Jawa Timur yang 2,3 ribu kilometer jalan provinsinya dengan APBD Rp 32 triliun (2021),” ujar Edy kepada Wamen.
Padahal jika dihitung, kata dia, di Sumut terdapat banyak BUMN yang beroperasi. Khususnya perusahaan perkebunan, di antaranya PTPN II, III dan IV serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalur jalan provinsi maupun jalan kabupaten.
“Kebun itu kan menggunakan jalan. Untuk memperbaiki itu, wewenangnya adalah provinsi (pemerintah provinsi). Tetapi uang untuk memperbaikinya itu nggak ada. Jadi, jalan yang terjelek itu di sini. Tadi, saya sampaikan juga sama Pak Presiden (saat kunjungan ke Sumut),” jelasnya.
Hal itu pula yang menjadi laporan Edy Rahmayadi kepada Presiden, dimana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui, karena anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, pun belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil.
Begitu juga dengan pengembangan lokasi permukiman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Juga masalah pertanahan yang memerlukan kepastian agar investor merasa aman menanamkan modalnya di Sumut. Termasuk pengelolaan lahan HGU yang sempat diambil sepihak oleh sejumlah oknum, dan penyelesaian (pendistribusian) lahan eks HGU sebanyak 5.800 hektare yang belum juga tuntas sejak belasan tahun lalu.
Sementara Wamen BUMN Pahala Nugraha Mansury mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dalam membantu PTPN II, III, dan IV dalam pengelolaan perkebunan. Terutama dalam hal pengamanan lahan. Itu sebabnya, pihaknya bersyukur dengan jalinan kemitraan yang baik yang akan dibangun Gubernur.
“Kita tentunya akan senang sekali jika punya kemitraan dengan pemerintah provinsi. Apalagi di kawasan PTPN di Sumut, kita banyak sekali update tentang bantuan pengamanan lahan. Kita melihat selama ini sinergi antara BUMN dengan Pemprov sangat penting sekali. Jadi, apa yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana kita membangun forum komunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” sebutnya.
Pahala juga menyampaikan apresiasi atas bantuan Pemprov dan instansi penegak hukum yang memberikan kepastian bagi BUMN mengelola pabrik gula. Sebab, sebelumnya ada lahan yang sudah lama tidak digunakan PTPN II.
Dengan dukungan dari Pemprov serta aparat penegak hukum, sekarang areal perkebunan tebu yang tadinya hanya 6.000 hektare bertambah 2.000 hektare lagi menjadi 8.000 hektare, hingga berdirinya pabrik gula di kawasan Seisemayang Deliserdang.
“Bahkan sudah sejak lama PTPN II ini, baru tahun ini memperoleh untung. Begitu juga PTPN Group,” kata Pahala.
Selain itu, Pahala juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk membantu Pemprov dalam mengembangkan rusunawa dan kawasan permukiman di KEK Sei Mangkei, yang membutuhkan lahan dari perusahaan BUMN. Juga untuk membantu persiapan penyelenggaraan PON XXI Sumut-Aceh 2024 mendatang.
“Termausk juga kebutuhan untuk mendukung persiapan di PON (2024). Seperti di Papua, kita dukung penuh dari BUMN. Jadi kita akan bantu,” pungkas Pahala.
Reporter: Rls