Panyabungan, StartNews Dugaan pungli dan kecurangan dalam penggunaan anggaran menyelimuti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam beberapa waktu ke belakang. Tak ayal, instansi yang dipimpin Dollar Hariyanto ini pun kerap jadi sorotan publik.
Dugaan itu bukan tanpa alasan. Terkini, pengadaan mobiler dengan nilai Rp3,4 miliar dan penyelenggaraan test IQ bagi siswa SD kelas III-IV dan SMP kelas 7-9 menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, mahasiswa berkali-kali melakukan unjuk rasa meminta pertanggungjawaban kadisdik.
Isu pungli yang belakangan mencuat adalah pembayaran SK kepala sekolah, pemotongan THR, dan pengurusan SKP guru sertifikasi. Disdik sekarang banyak kutipan. THR dipotong Rp50 ribu dan pengurusan SKP guru sertifikasi juga diminta ratusan ribu, kata salah satu guru di kawasan Panyabungan beberapa hari lalu.
Ternyata, dugaan kecurangan dalam penggunaan anggaran tidak hanya terjadi tahun ini. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 ditemukan banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran di dinas tersebut.
Beberapa temuan antara lain pembayaran gaji kepada pihak yang tidak berhak. Dalam laporan tersebut ada dua orang yang tidak berhak menerima gaji. Kemudian, kekurangan volume bangunan fisik terjadi pada 24 item. Akibatnya, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp460.468.871,47 dengan denda ratusan juta rupiah. Dalam laporan itu disampaikan baru sebagian yang dikembalikan ke kas daerah.
Dalam hal ini fungsi pengawasan penggunaan anggaran yang melekat pada Dollar Hariyanto sebagai kepala instansi pun dipertanyakan.
Tak hanya kekurangan volume, bahkan ada aset bangunan yang tidak diketahui keberadaannya. Sesuai laporan BPKP tersebut, setidaknya ada 22 bangunan tanpa wujud di bawah naungan Disdik Madina. Selain itu ada juga penempatan proyek fisik yang diduga kuat tanpa tinjauan lapangan dan berakibat bangunan yang datang tidak maksimal.
Misalnya, di salah satu sekolah dasar di Gunung Tua ada bangunan bertingkat. Kuat dugaan bangunan bertingkat tersebut bukan direncanakan, melainkan akibat tak ada cross check di lokasi. Sama halnya dengan pembangunan perpustakaan di salah satu SD di Panyabungan. Pembangunan perpustakaan itu terkesan dipaksakan karena sejatinya tidak ada lahan yang cukup. Akibatnya, perpustakaan itu masuk ke tanah sekolah di belakangnya.
Medio Januari-Februari 2023 lalu, terbit berita di berbagai media daring yang menyebutkan beberapa bangunan belum selesai, tapi pembayarannya telah 100 persen. Bangunan-bangunan itu pun akhirnya tak rampung.
Belakangan yang menjadi sorotan tajam masyarakat adalah pengadaan tes IQ dengan biaya Rp125 ribu per siswa. Dalam hitungan kasar, sebagaimana disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Komandan, sekitar Rp7,1 miliar dana BOS harus dialokasikan untuk tes tersebut. Dengan banyaknya persolan anggaran di Dinas Pendidikan dan masih banyak sekolah yang sarana prasarananya belum memadai, pengadaan tes IQ itu pun menuai kontroversi. Seakan-akan tes tersebut dipaksakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Dollar Hariyanto yang dimintai keterangan lewat konfirmasi tertulis sebelum cuti Idulfitri sampai berita ini dirilis memilih bungkam. Padahal softcopy surat juga dikirim lewat aplikasi WhatsApp dan telah dibaca yang bersangkutan.
Keengganan Dolar memberikan informasi kepada wartawan sudah bukan rahasia lagi. Banyak wartawan yang mengeluh karena kepala Dinas Pendidikan Madina itu sulit dihubungi.
Reporter: Rls
Discussion about this post