Jakarta, StartNews Komisi VII DPR menyoroti masalah penyaluran gas subsidi LPG 3 kilogram seperti pengoplosan hingga kelangkaan kuota. Untuk mengatasi masalah ini, Komisi VII DPR meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan program subsidi LPG 3 kilogram melalui sistem digitalisasi.
Kita mau membantu Pertamina untuk mengawasi itu. Jumlahnya (subsidi LPG dan BBM) besar ini, sampai Rp 70 triliun. Maka, saya selalu menekankan ini zaman digital. Tolong kalau Pertamina masuk 500 besar perusahaan terbaik di dunia masuk ke digitalisasi penyaluran digital 3 kilo tersebut, kata Syaikhul Islam, anggota Komisi VII DPR.
Politisi PKB tersebut menyinggung masalah penyaluran gas subsidi LPG 3 kilogram dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Sebelumnya, kasus pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram dengan gas LPG nonsubsidi 12 kilogram marak terjadi di masyarakat. Masalah ini berdampak pada kerugian negara maupun masyarakat. Sebab, gas subsidi LPG 3 kilogram yang dioplos tersebut dipindahkan ke gas LPG 12 kilogram yang dijual dengan harga nonsubsidi.
Dyah Roro Esti, yang juga anggota Komisi VII DPR, mengatakan masyarakat sering mengeluhkan kelangkaan kuota gas subsidi, karena jatah masyarakat yang membutuhkan makin berkurang.
Perlu diperiksa ulang apakah LPG 3 kilogram itu tepat sasaran atau tidak. Sebab, banyak sekali yang disalahgunakan. Dia (LPG 3 kilogram) biasanya dioplos dengan yang 12 kilogram lalu dijual dengan harga nonsubsidi, ungkap politisi Partai Golkar ini.
Dalam RDP tersebut, Komisi VII DPR mendesak Dirut PT Pertamina segera meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi implementasi program LPG tabung 3 kilogram. Sehingga, pendistribusian LPG menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan.
Reporter: Sir
Discussion about this post