Jakarta, StartNews – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan tindakan tegas terhadap potensi praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana banjir bandang di Sumatera.
Pernyataan ini menanggapi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sebelumnya menyebutkan adanya indikasi “mafia tanah” di lahan sawah warga yang kini terendam banjir bandang.
Gus Rivqy menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada sekadar menyuarakan potensi penyerobotan, melainkan harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan penindakan.
“Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah bersama aparat tegas mengawasi, menjaga, dan menindak setiap praktik penyerobotan. Ini bahaya sekali kalau informasi bergulir begitu bebas tanpa dibarengi komitmen menjaga tanah warga,” tegas Gus Rivqy di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Menurut politisi muda PKB itu, pernyataan mengenai adanya mafia tanah harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
“Kalau sudah dikatakan ada mafia tanah, maka pemerintah dan aparat harus berdiri tegak dan tegas sejajar dengan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya bersama mafia,” ujarnya.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu juga menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga negara. Dia mendorong BUMN, Perhutani, dan badan milik negara lainnya untuk turun tangan melindungi hak tanah warga yang terdampak.
Gus Rivqy menekankan, dalam situasi darurat bencana, negara harus hadir penuh dan tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari musibah warga.
“Jangan sampai ada satu inci pun tanah rakyat yang dirampas atau diserobot oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan warga. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” tuturnya.
Reporter: Rls
Discussion about this post