Medan, StartNews Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Apalagi, produksi Sumut sekitar 6.401.330 ton per tahun dan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Pemprov Sumut tahun 2020, luas lahan perkebunan sawit di Sumut sekitar 1,4 juta hektare. Perkebunan ini terbagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) sekitar 628.586 hektare, PTPN 320.198 hektare, dan Perkebunan Rakyat 441.399 hektare.
Jika dioptimalkan, menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, perkebunan kelapa sawit akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah. Namun, masih banyak pengelola sawit yang belum tertib administrasi.
“Besar bila dioptimalkan. Tidak sedikit yang legalitasnya belum tepat, sehingga sulit bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) meminta pajaknya. Ini yang perlu kita perbaiki dulu, administrasi. Dengan bantuan dari KPK dan pihak lainnya, saya yakin selesai,” kata Edy Rahmayadi usai acara Optimalisasi Pendapatan Negara/Daerah dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Senin (4/4/2022).
Masalah data menjadi salah satu yang perlu segera dibenahi. Menurut Edy, saat ini beberapa data belum sinkron, sehingga sulit untuk menetapkan legalitas perkebunan kelapa sawit.
“Ada data yang tidak sinkron soal luas lahan, di sini sekian, di sana sekian, belum lagi pemilik perorangan. Ini yang perlu kita benahi dibantu KPK, BPN, KLHK, dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.
Sementara Maruli Tua Manurung selaku Ketua Tim Satuan Tugas Wilayah 1 Direktorat 1 Koordinasi dan Supervisi KPK mengatakan, pihaknya akan mulai membenahi database. Database perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan menjadi prioritas Pemprov Sumut dan KPK.
“Kami ingin fokus supaya masing-masing pihak, terutama Pemda, betul-betul memahami dan memperbaiki lagi database–nya. Begitu juga soal perizinan, datanya dilengkapi, divalidasi oleh Kanwil BPN dan Ditjen Pajak, sehingga kita punya data dari sumber yang valid,” kata Maruli Tua Manurung.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil BPN Sumut Askani, Kepala Kanwil DJP Wilayah Benny Parlaungan Siallagan, DJP Wilayah II Anggrah Warsono. Hadir juga Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut Alexander Maha dan perwakilan OPD dari 12 kabupaten penghasil sawit di Sumut.
Reporter: Rls
Discussion about this post