Surabaya, StartNews – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan kemajuan pembangunan desa tercapai berkat akurasi data, monitoring, dan implementasi yang disampaikan pendamping desa. Data itu berdasarkan masalah dan kebutuhan warga desa di lapangan.
Keberhasilan itu ditunjukkan dengan data pembangunan desa secara keseluruhan sepanjang tahun 2014-2023, yakni Desa Mandiri bertambah 174 desa dari sebelumnya 11.282 desa menjadi 11.456 desa. Dengan demikian, data pembangunan desa jauh berbeda, bahkan melampaui dari target pada awal tahun 2014.
“Tepat pada titik inilah peran tenaga pendamping profesional (TPP) bermakna. Kiprahnya di lapangan turut menentukan implementasi, setiap kebijakan yang diterbitkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat membuka Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program P3PD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA Surabaya, Minggu (12/11/2023).
Lebih jauh, Gus Halim menjelaskan peranan strategis pendamping desa akan makin besar dan luas, sejalan dengan pesatnya pengembangan industri ekonomi lokal yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Di samping itu, rumusan APB Desa 2023 menunjukkan rata-rata jumlah kegiatan pembangunan di Desa Sangat Tertinggal hanya 18 jenis. Sementara pada Desa Mandiri, rata-rata tercakup 39 jenis kegiatan pembangunan.
“Ini menunjukkan kebutuhan peran TPP harus meningkat sejalan dengan peningkatan status pembangunan desa, menguatkan peran membersamai. Ing madyo mangun karso,” papar Profesor Kehormatan UNESA ini.
Gus Halim menambahkan, saat ini Kemendes PDTT terus melakukan percepatan pengembangan transmigrasi yang berbasis kawasan dalam suatu kesatuan sistem yang utuh.
Pengembangan transmigrasi ini membutuhkan peran badan usaha untuk membangun kawasan tersebut, terutama sistem kelistrikan.
Pengembangan itu diyakini akan bermanfaat pada perekonomian setempat, seperti pada sektor peternakan, perikanan maupun pertanian. Di antaranya untuk pembangunan fasilitas pendinginan, pengolahan hasil pertanian, dan juga telekomunikasi.
Saat ini, tujuh kawasan transmigrasi telah masuk kategori Berdaya Saing. Sedangkan 12 kawasan masuk kategori Berkembang, dan 33 kawasan lainnya pada kategori Mandiri.
“Di Indonesia, terdapat 152 kawasan transmigrasi. Adapun RPJMN 2020-2024 menetapkan target revitalisasi 52 kawasan. Rata-rata nilai indeks kawasan transmigrasi tersebut telah meningkat dari 48,74 persen poin menjadi 57,50 persen poin,” ungkap Gus Halim.
Reporter: Rls
