Massa Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) berunjuk rasa di Gedung KPK, Jakarta. Mereka menuntut Dirut Telkomsel Nugroho ditangkap atas dugaan korupsi proyek notifikasi perbankan senilai Rp2 triliun.
Jakarta, StartNews – Massa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/7/2026). Mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan skandal korupsi senilai Rp2 triliun di PT Telkomsel.
Aksi unjuk rasa itu menyoroti indikasi penyimpangan dalam proyek jasa pelayanan notifikasi perbankan antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Telkom.
Kasus yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Telkomsel Nugroho alias Nugi tersebut dilaporkan sudah masuk ke bagian pengaduan masyarakat KPK sejak 5 Juli 2026, tetapi belum menunjukkan perkembangan progresif.
Koordinator Lapangan (Korlap) BRSK Syafiq Naufal menyatakan keprihatinan atas dugaan penyelewengan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Dia menyoroti ironi ketimpangan fasilitas mewah pejabat dengan beban kerugian yang pada akhirnya harus dipikul oleh masyarakat.
“Besarnya gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas yang dinikmati para pejabat BUMN seharusnya menjadi amanah untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Namun, keserakahan masih menjadi penyebab utama kerugian negara. Negara tidak boleh kalah oleh koruptor, karena setiap rupiah uang rakyat yang dikorupsi berarti berkurangnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan,” ujar Syafiq Naufal di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kamis (16/7/2026).
Sebagai gerakan kontrol sosial dari kelompok masyarakat umum, massa membawa empat tuntutan yang disampaikan secara langsung dalam orasi mereka. Massa mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Nugroho alias Nugi selaku Dirut PT Telkomsel demi kepastian hukum atas dugaan kerugian negara yang fantastis tersebut.
Selain itu, mereka menuntut lembaga antirasuah bertindak tanpa tebang pilih dalam membongkar jaringan luas yang terlibat dalam skandal pelayanan notifikasi perbankan ini.
Sebagai langkah pemulihan kerugian negara, BRSK juga meminta KPK segera menyita aset pihak-pihak yang bertanggung jawab agar dana tersebut dapat dikembalikan untuk mendanai program kesejahteraan rakyat serta infrastruktur nasional.
Reporter: Sir
Discussion about this post