Padangsidimpuan, StartNews Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan memutuskan tidak mengadakan kegiatan pawaiuntuk merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kota Salak ini. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Pawai kemerdekaan atau sering disebut karnaval Agustusan adalah tradisi yang diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Pawai ini memiliki makna simbolis sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan dan semangat persatuan bangsa, serta sebagai ajang untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal.
Namun, seiring adanya aturan tentang efisensi anggaran, pelaksanaan pawai HUT ke-80 Kemerdekaan Ri di Kota Padangsidimpuan akhirnya ditiadakan.
Sepanjang sejarah berdirinya Pemerintah Kota Padangsidimpuan sudah dua kali perayaan pawai HUT kemerdekaan RI ditiadakan. Pertama, semasa Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dan yang kedua tahun 2025.
Berdasarkan surat pemberitahuan Walikota Padangsidimpuan Nomor: 400.14.1.1/2158/2025 dengan hal pemberitahuan yang dituju kepada Kacabdis Pendidikan Wilayah agar menyampaikan kepada seluruh sekolah di Kota Padangsidimpuan bahwa Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 dan PerayaanHUT Pemko Padangsidimpuan ke-24 tahun hanya melaksanakan kegiatan seremonial tanpa ada perayaan pawai, deville, dan drumband.
Kepala Dinas Kominfo Kota Padangsidimpuan Nurcahyo Budi Susetyo kepada wartawan membenarkan surat pemberitahuan Walikota Padangsidimpuan terkait ditiadakannya pawai HUT RI dan HUT Pemko ke 24 tersebut.
Nurcahyo menyebut pelaksanaan pawai, deville, dan drumband ditiadakan di Kota Padangsidimpuan dengan alasan efisiensi anggaran.
Apakah OPD juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau perlombaan dalam menyambut perayaan HUT RI? “Anggaran OPD juga sudah tidak ada lagi untuk kegiatan itu,” ungkap Nurcahyo.
Secara terpisah, Ketua Persatuan Drumband Indonesia Kota Padangsidimpuan Roni Syahputra Siregarmengaku sedih sekaligus kecewa dengan keputusan itu.
“Kita tidak dapat berbuat banyak. Namun, tetap berharap kepada Allah SWT memberikan yang terbaik, meski banyak anak-anak yang merasa sedih dan kecewa karena sudah mematangkan persiapan untuk hari kemerdekaan, kata Roni, yang juga pemerhati seni budaya Angkola.
Kendati demikian, kata Roni, sampai saat ini tidak ada upaya Pemko mengajak PDBI sebagai induk organisasi drumband di Padangsidimpuan untuk duduk bersama mencari solusi atas kebijakan itu.
“Saya tetap berharap kepada pemerintah ada solusi terbaik, kiranya ada upaya maksimal setidaknya mengurangi rasa sedih dan kekecewaan dari insan drumband dan MB di Kota Padangsidimpuan,” ungkapnya.
“Banyak orangtua yang menghubungi dan menjumpai saya, berharap agar ada solusi. Setidaknya anak-anak ada wadah untuk tampil dengan mengurangi rasa kecewa insan drumband di Padangsidimpuan. Kalau dari PDBI tidak dapat berbuat banyak, karena keterbatasan anggaran yang berada di bawah naungan KONI serta harus mengikuti Instruksi Presiden sebagai pucuk pimpinan di negeri ini,” tambahnya.
Sampai saat ini, kata Roni, pihaknya belum berkoordinasi dengan pemerintah. Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan dan akan berusaha mengupayakan solusi terbaik.
“Kedepannya kami berharap Pemerintah berkenan mengajak kami duduk bersama untuk sebuah solusi dan rencana terbaik terkait drumband dan marching band di Kota Padangsidimpuan, yang notabene drumband dan marching band dari Kota Padangsidimpuan telah berulangkali menjuarai event di tingkat regional maupun nasional meski jarang diperhatikan,” pungkasnya.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post