Panyabungan, StArtNews-Sejak tahun 2016 ada dugaan rekening liar milik Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang tidak memiliki SK Bupati atau istilahnya rekening penampungan. Rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan Bupati Mandailing Natal, Drs. Dahlan Hasan Nasution ini yang diduga diblokir oleh Bupati selaku kepala Daerah. Ada dugaan rekening penampungan ini menjadi tempat uang gaji honor TKS Mandailing Natal akhir tahun 2019 mengendap.
“Kalau Rekening Resmi Dinas Pendidikan tidak mungkin diblokir Bupati. Saya pikir itu rekening siluman yang diblokir karena sepengetahui kami di Dinas ini memang ada rekening cadangan yang dibuka, jelas sumber StArtNews di Dinas Pendidikan Madina yang tak mau namanya disebutkan, Selasa (28/4).
Sumber tersebut melanjutkan apabila akhir tahun masih ada uang kas Dinas Pendidikan di rekening resmi, maka akan dipindahkan ke rekening cadangan agar isi rekeningresmi tidak kembali ke kas daerah sesuai aturan berlaku.
Ia menjadikan gaji honor TKS Mandailig Natal sebagai contoh. Meski sudah masuk tahun anggaran baru gaji guru honor TKS di tahun 2019 yang tidak dibayarkan tetap tidak masuk aks daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Masih dari sumber yang sama. Ia mengatakan wajar saja jika Bupati memblokir rekening cadangan tersebut karena memang tidak resmi. Apalagi kalau sempat ada bunga seposito di rekening cadangan tersebut, tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi yang membuka rekening.
Adanya nama Bupati disebut-sebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Mandailing Natal pada Senin (27/04) kemarin melakukan pemblokiran rekening gaji honor TKS ternyata benar. Namun, diduga rekening yang diblokir bupati adalah rekening yang disalahgunakan oleh Dinas Pendidikan Mandailing Natal, bukan rekening resmi Dinas Pendidikan yang memiliki SK dari Bupati.
Pemblokiran rekening tersebut oleh Bupati karena adanya dugaan kuat Kepala Dinas Pendidikan, Jamilah, SH, menampung uang gaji honor TKS akhir tahun 2019 yang sampai saat ini belum dibayarkan di rekening cadangan itu.
Seperti diketahui, ada 2 ribu lebih guru honor TKS yang belum digaji oleh Dinas Pendidikan Mandailing Natal di akhir tahun 2019.
Dari data Dinas Pendidikan, ada dua bulan gaji di tahun 2019 belum dibayarkan untuk wilayah Pantai barat, sementara untuk wilayah Panyabungan hanya satu bulan gaji. Kondisi ini diperparah dengan tidak dibayarnya gaji guru honor TKS untuk bulan Januari sampai sekarang (April) akibat SK yang belum diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
Tidak dikeluarkannya SK honor guru TKS ini akibat tidak sinkronnya data Dinas Pendidikan dengan Badan Kepegawaian Daerah Mandailing Natal.
Hal ini diketahui dari hasil RDP antara Dinas Pendidikan, BKD dan Inspektorat Madina dengan Komisi I DPRD Madina.
Reporter: Hasmar lubis
Editor: Hanapi Lubis
Discussion about this post