Panyabungan, StartNews Kemiskinan boleh dibilang masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina). Sebab, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini masih meningkat, terutama dua tahun terakhir akibat dampak langsung atau tidak langsung pandemi Covid-19.
Berdasarkan hasil SUSENAS 2021 seperti dirilis BPS Kabupaten Madina melalui website mandailingnatalkab.bps.go.id, jumlah penduduk miskin di Madina sebanyak 43,24 ribu jiwa atau 9,49 persen dari total penduduk. Jumlah ini lebih rendah dibanding 2017 sebanyak 48,30 ribu atau 11,02 persen.
Persentase penduduk miskin Kabupaten Madina tahun 2021 sebesar 9,49 atau sedikit lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Sumatera Utara yang mencapai 9,01 persen pada periode dan tahun yang sama.
BPS juga menyebutkan, angka kemiskinan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 dengan persentase 11,02 persen atau sebanyak 48,30 ribu jiwa.
Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Madina sejak tahun 2020 merupakan dampak langsung dan tidak langsung pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kabupaten Madina, sejak Maret 2020.
Pandemi Covid-19 juga menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madina tahun 2020 sebesar 0,94 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini juga berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan.
Menurut BPS, penanggulangan kemiskinan memerlukan beberapa strategi inklusif. Beberapa strategi yang mungkin dapat dilakukan pemerintah, yaitu perbaikan infrastruktur, perbaikan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik, dan perbaikan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.
Selain jumlah penduduk miskin, dimensi lain yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari kemiskinan.
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Madina cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Madina sebesar 1,44 atau meningkat dibanding tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Madina semakin meningkat.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga meningkat dari 0,19 pada tahun 2020 menjadi 0,37 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di tahun 2021 lebih meningkat dibanding tahun 2020.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post