Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dan para kepala daerah se-Sumut melakukan akselerasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akselerasi ini dilakukan secara virtual untuk menyelaraskan kebijakan di setiap daerah.
Hal itu terungkap dalam Rapat Pembahasan Percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (28/10/2025).
“Target program 3 juta rumah untuk Sumut pada tahun 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit. Saat ini sudah akad sebanyak 8.148 unit atau 40,74%. Harapannya seluruh daerah dapat berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” ujar Bobby.
Bobby menyebutkan secara nasional terdapat lima asosiasi yang ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan 3 juta rumah MBR. Namun, di Sumut terdapat dua asosiasi utama: APERSI dan REI.
“Untuk mencapai target 100 persen, dibutuhkan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak swasta. Akselerasi akan terwujud apabila dukungan dari pemerintah di semua level berjalan baik,” tegasnya.
Dia juga memaparkan peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini, di antaranya menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis, memvalidasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur permukiman.
Untuk itu, Pemprov Sumut mengajak seluruh pemda melakukan gerakan serentak 20.000 rumah tahun 2025, memberikan kemudahan proses perizinan, serta memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.
Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, daerah dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Deliserdang (14.892 unit), disusul Labuhanbatu (1.724 unit), Tapanuli Tengah (1.661 unit), dan Pematangsiantar (1.329 unit).
Dalam kesempatan itu, Bobby juga berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah, seperti Bupati Deliserdang, Simalungun, Karo, Mandailing Natal (Madina), Asahan, dan Wali Kota Medan. Dia menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah untuk perizinan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.
“Agar pemda benar-benar mengecek di lapangan apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.
Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah, karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Suib, Kepala Dinas PUPR Hendra Dermawan Siregar, Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Chandra Dalimunthe, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Faisal Arif Nasution, Kepala Biro Administrasi Umum Ady Putra Parlaungan, para pengembang, perbankan, serta seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Sumut.
Reporter: Rls
Discussion about this post