Gubernur Sumut Bobby Nasution mengkritik keras ketimpangan anggaran rehabilitasi pascabencana di Sumut yang hanya disetujui 6,91% dari total kebutuhan Rp30,56 triliun.
Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution mengkritik draf rencana induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK Jakarta pada Jumat (27/2/2026), Bobby mempertanyakan transparansi data yang menyebabkan alokasi dana untuk Sumatera Utara merosot jauh dari angka kebutuhan riil di lapangan.
Berdasarkan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), Provinsi Sumatera Utara sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp30,56 triliun untuk memulihkan wilayah terdampak. Namun, dalam dokumen Renduk versi pertama yang dipaparkan pemerintah pusat, Sumut hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp2,11 triliun. Kondisi ini menciptakan selisih anggaran yang masif, yakni mencapai Rp28,45 triliun yang tersebar di lima sektor prioritas.
Bobby Nasution secara spesifik menyoroti sektor infrastruktur yang mengalami pemangkasan paling drastis. Dari total kebutuhan perbaikan infrastruktur sebesar Rp20,92 triliun, pemerintah pusat hanya mencantumkan angka Rp37,32 miliar dalam rencana induk tersebut. Angka ini dinilai tidak masuk akal mengingat terdapat sekitar 1,3 juta jiwa penduduk yang terdampak langsung oleh bencana alam pada akhir tahun 2025 lalu.
Bobby menegaskan perlunya sinkronisasi data yang jujur antara pemerintah daerah dan kementerian terkait agar tidak terjadi ketimpangan kebijakan. Dia meminta penjelasan terbuka mengenai indikator yang digunakan pusat dalam menentukan skala prioritas anggaran tersebut.
“Apakah ada data yang dari kami yang tidak sinkron ke kementerian atau lembaga? Kami perlu mendapatkan penjelasan apa alasan Sumut mendapatkan alokasi yang sangat kecil, hanya 6,91 persen dari kebutuhan anggaran R3P sebesar Rp30,56 triliun. Dengan total kekurangan mencapai Rp28,45 triliun di lima sektor utama,” tegas Bobby di hadapan para menteri.
Kritik tersebut mendapat perhatian serius dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Dia mengakui adanya kesenjangan besar antara usulan perbaikan dari daerah dengan verifikasi data yang dipegang oleh Kementerian PUPR. Ketidaksesuaian data inilah yang diduga menjadi penyebab utama rendahnya pagu anggaran untuk pemulihan infrastruktur di Sumatera Utara.
Menanggapi gejolak tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memastikan dokumen yang dibahas masih bersifat draf awal atau versi pertama. Dia memberikan jaminan bahwa pemerintah pusat masih membuka pintu revisi bagi kepala daerah untuk memperbarui data kerusakan hingga akhir Maret mendatang.
“Rencana induk ini adalah versi pertama. Kami tetap membuka ruang masukan baru, seperti yang sudah disampaikan Gubernur Sumut, Wagub Aceh, dan Sekda Sumbar. Masukan dari kepala daerah wilayah terdampak sangat kami perhatikan, kami masih membuka masukan hingga 30 Maret,” ujar Rachmat Pambudy.
Reporter: Sir
Discussion about this post