Panyabungan, StartNews Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution bertemu dengan tim pengacara Pemkab Madina di Aula Kantor Bupati Madina, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kamis (14/5/2022).
Pertemuan itu juga dihadiri Sekda Madina Gozali Pulungan, Asisten I Alamulhaq, Asisten II Erman Gafar, Asisten III Sahnan Batubara, serta para pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Madina. Sementara tim pengacara yang hadir, di antaranya H. Adi Mansar, Fajar Pasaribu, Zul Ahmad, dan Alkan Nasri.
Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mengatakan pertemuan Pemkab Madina dengan ahli hukum bertujuan untuk memberi pemahaman hukum agar para pejabat di lingkungan Pemkab Madina terhindar dari jerat korupsi.
Sukhairi mengatakan adanya kebijakan yang bersinggungan dengan hukum dapat membuat para kepala OPD bingung dan pada akhirnya dapat terjerat hukum. Namun, Sukhairi mengatakan kehadiran para tim pengacara itu akan membantu Pemkab Madina agar terhindar dari jerat hukum.
“Alhamdulillah telah hadir PH (penegak hukum) kita, PH Pemkab Madina. Kita sudah menjalin kerja sama yang baik dengan beliau-beliau yang telah hadir disini,” kata Sukhairi.
Sukhairi menginginkan persoalan hukum yang ada di Madina dapat diselesaikan dengan baik. “Di Madina, banyak hal yang perlu kita dampingi,” lanjutnya.
Belakangan, kata Sukhairi, Pemkab Madina telah melaksanakan pendampingan anggaran. “Keinginan kami dengan ibu wakil bupati, bagaimana pelaksanaaan anggaran dapat didampingi. Alhamdulillah, sudah dimulai dari RS Natal, PU, PMD, dan Perkim,” kata Sukhairi.
Sementara Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan database di Madina yang belum terpenuhi. Dengan digitalisasi di pemerintahan, menurut dia, akan mempermudah pencarian data.
“Dari hari pertama kerja di Pemkab Madina, kalau bapak-ibu masih ingat, saya berbicara mengenai data pengambilan kebijakan. Tanpa data yang akurat, itu akan mengambang di lapangan. Hampir satu tahun setelah saya berbicara, hari ini masih berbicara data, ungkapnya.
Atika berharap potensi PAD Madina bersumber dari database. Saat ini, Pemkab Madina masih melakukannya secara manual. Padahal, kata Atika, digitalisasi akan meminimalisasi kemungkinan tindak korupsi.
“Atas arahan Pak Bupati, menyiapkan saluran-saluran transparansi di sini sesuai misi kita yang keenam, tata kelola pemerintahan yang transparan. Jadi, nanti akan diberi target penghasilan kepada beberapa OPD,” lanjutnya.
Reporter: Rls
Discussion about this post