Panyabungan, StartNews Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, bukan tanggung jawab salah satu institusi saja.
Untuk itu, diperlukan tim lintas sektor untuk melakukan pengintegrasian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, kata Atika pada kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Madina di Aula Ladangsari, Desa Gunungtua, Kecamatan Panyabungan, Selasa (13/9/2022).
Dalam pidato tertulisnya, Atika mengatakan stunting menjadi masalah yang disebabkan oleh multidimensi. Sehingga, penanganannya harus mengedepankan intervensi yang melibatkan multisektoral.
“Intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh sektor lain selain sektor kesehatan memberikan daya ungkit untuk menurunkan gangguan gizi lebih besar, yaitu sebesar 70 persen dibandingkan dengan intervensi gizi spesifik dari sektor kesehatan yang hanya berkontribusi 30 persen,” kata Atika.
Atika mengatakan pihaknya memastikan upaya percepatan penurunan dan penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Madina terintegrasi pelaksanaannya antara organisasi perangkat daerah penanggung jawab pelayanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah.
Menurut Atika, stunting merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Percepatan penurunan stunting dimulai pada masa pra-konsepsi sampai dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada sarana yang diselenggarakan oleh tim percepatan penurunan stunting TPPS.
“Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan melakukan konsolidasi dan koordinasi yang diprakarsai oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumut untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madina. Sehingga hal ini menjadi komitmen kita bersama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Madina,” kata Atika.
Atika selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madina meminta kepada semua pihak mengagendakan pelaporan yang terkoordinasi antar OPD, terutama yang memiliki data primer seperti Bappeda, Dinas P2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PMD, dan Dinas PUPR.
Reporter: IRP
Discussion about this post