Gus Irawan Targetkan Dokumen MR Pemkab Tapsel Rampung Sepekan

Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu menargetkan Dokumen Manajemen Risiko 2025–2029 rampung dalam sepekan saat menutup Diklat MR di BPKP Sumut.

Medan, StartNews – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Risiko (MR) yang diikuti 91 aparatur Pemerintah Kabupaten Tapsel di Balai Diklat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan, Kamis (9/7/2026).

Dalam penutupan itu, Gus Irawan memasang target agar penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemkab Tapsel Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu kedepan.

Diklat yang berlangsung sejak 6 Juli 2026 ini diikuti oleh ASN dari berbagai perangkat daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif.

Acara penutupan juga dihadiri oleh Inspektur Daerah Tapsel Hamdy Saleh Pulungan, Sekretaris Inspektorat Ahmad Fikri, para instruktur BPKP, serta seluruh peserta diklat.

Gus Irawan menegaskan manajemen risiko merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut dia, setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, selalu mengandung risiko yang harus diidentifikasi dan dikelola secara tepat.

Karena seluruh peserta telah dibekali draf dokumen selama pelatihan, Gus Irawan optimis target satu minggu tersebut dapat tercapai.

“Risiko tidak mungkin dihilangkan, tetapi dapat diminimalkan dan diantisipasi melalui penerapan manajemen risiko yang baik. Karena itu, manajemen risiko bukan sekadar memenuhi administrasi atau menghasilkan dokumen, melainkan menjadi instrumen untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tegas Gus Irawan.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Farid Firman juga memuji komitmen Pemkab Tapsel. Dia mengatakan Diklat Manajemen Risiko dengan melibatkan 91 peserta sekaligus merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan di BPKP Perwakilan Sumatera Utara, hingga pelaksanaannya harus dibagi ke dalam tiga kelas.

Farid menambahkan, BPKP Sumut berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan berkelanjutan, termasuk mendampingi Inspektorat dalam pelaksanaan reviu APBD Tahun Anggaran 2027 agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Reporter: Lily Lubis