Program JKN terbukti selamatkan 16 juta warga dari kemiskinan dan dongkrak PDB Rp129 triliun, tegaskan kesehatan sebagai investasi ekonomi nasional.
Jakarta, StartNews – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbukti ampuh menyelamatkan sekitar 16 juta penduduk Indonesia dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan yang tinggi. JKN kini tidak lagi dipandang sekadar jaminan pembiayaan medis biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen investasi ekonomi makro yang penting bagi ketahanan nasional.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan, kehadiran JKN memberikan multiplier effect atau dampak berganda yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial nasional.
Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), kata dia, program ini berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun serta menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Prihati Pujowaskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Hingga akhir Desember 2025, kepesertaan JKN telah mencakup 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk, dengan total pemanfaatan mencapai 725,3 juta layanan sepanjang tahun.
Namun, lonjakan akses ini membawa tantangan finansial tersendiri karena biaya pelayanan kesehatan ikut membengkak hingga Rp191,3 triliun, dimana 26,42 persen di antaranya tersedot untuk penanganan penyakit katastropik yang fatal dan berbiaya mahal.
Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan cara pandang terhadap anggaran kesehatan harus diubah agar program ini tetap berkelanjutan. Menurut dia, ketahanan finansial JKN menjadi kunci dalam membangun modal manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi.
“Pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Telisa Aulia Falianty.
Dari sisi pengawasan publik, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Dia menilai capaian positif BPJS Kesehatan yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama 12 kali berturut-turut harus diimbangi dengan efisiensi sistem di lapangan agar hak konstitusional warga negara benar-benar terpenuhi secara berkelanjutan.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post