Kanwil Kemenkum Sumut mencegah tumpeng-tindih aturan daerah lewat harmonisasi dua Ranperbup Madina demi memastikan efisiensi anggaran RSUD dan kepastian hukum.
Medan, StartNews – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenhum Sumut) membendung potensi cacat hukum dan tumpeng-tindih regulasi dalam draf aturan lokal Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Hal ini dilakukan melalui proses harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang mengatur sektor pengadaan barang/jasa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta petunjuk teknis pembentukan produk hukum daerah.
Upaya penyelarasan itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan regulasi tingkat kabupaten tidak menabrak aturan yang lebih tinggi.
Fokus utama terletak pada draf pengadaan barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD, yang dinilai rawan terhadap celah maladministrasi jika tidak dipayungi regulasi yang rigid dan aplikatif.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumut Ferry Ferdiansyah mengatakan proses ini merupakan mandat konstitusi untuk menghasilkan produk hukum daerah yang memiliki daya laku efektif di masyarakat. Harmonisasi ini berpijak pada amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Melalui harmonisasi ini, kami berharap dapat menghasilkan produk hukum daerah yang terbaik dan segera dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh pemerintah daerah,” ujar Ferry Ferdiansyah di sela-sela rapat harmonisasi di Kawil Kemenhum Sumut, seperti dilansir antaranews.com, Kamis (18/6/2026).
Ferry mengapresiasi komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Madina yang dinilai kooperatif dalam membuka ruang koreksi atas draf hukum mereka. Sinergi ini menjadi kunci agar daerah tidak terjebak dalam ego sektoral saat merumuskan kebijakan publik.
Dalam forum tersebut, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut bersama perwakilan Pemkab Madina membedah setiap pasal secara detail. Melalui pelibatan ahli bersertifikasi ini, draf Ranperbup yang dihasilkan diharapkan bersih dari pasal-pasal multitafsir yang kerap memicu sengketa hukum pada masa mendatang.
Reporter: Sir
Discussion about this post