HMI Cabang Madina mendesak audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Madina terkait dugaan mark-up harga bahan baku dan pengelolaan yang tidak transparan.
Panyabungan, StartNews – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mandailing Natal (HMI Madina) Tantowi Yahya Nasution mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum (APH0 mengaudit seluruh SPPG yang beroperasi di Madina.
Desakan ini mencuat setelah pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kemudian memicu sorotan terhadap potensi penyimpangan di tingkat daerah.
Tantowi Yahya menyatakan momentum penegakan hukum di pusat harus diikuti evaluasi total di daerah, khususnya di Madina. Menurut dia, audit independen penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran, pengadaan bahan baku, hingga mekanisme operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.
“Kami meminta agar dilakukan audit secara menyeluruh dan independen terhadap seluruh aktivitas SPPG di daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu,” ujar Tantowi Yahya Nasution dalam rilis persnya, Sabtu (6/6/2026).
Dia membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran serius yang menjadi perhatian public. Di antaranya, indikasi mark-up harga bahan baku dalam proses pengadaan kebutuhan operasional SPPG. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai pihak, ditemukan adanya selisih harga yang tidak wajar antara harga pasar dengan harga pengadaan beberapa komoditas bahan pangan untuk program tersebut.
Dia menilai praktik mark-up itu berpotensi menggerus efektivitas anggaran negara dan menurunkan kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat. Bahkan, dia mengaitkan dengan kondisi makro ekonomi. Pengawasan ketat anggaran diperlukan agar tidak memperparah risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Selain persoalan harga baku, Tantowi juga menyoroti minimnya transparansi informasi publik mengenai pengelolaan anggaran, rekrutmen tenaga kerja, hingga mekanisme penunjukan mitra penyedia barang dan jasa yang sejauh ini masih tertutup dari akses masyarakat.
“Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik. Ketika masyarakat sulit memperoleh informasi mengenai pengelolaan program, maka akan muncul berbagai spekulasi dan dugaan yang dapat menurunkan kepercayaan publik,” kata Tantowi.
Reporter: Rls
Discussion about this post