AKHIR-akhir ini, mata kita tertuju pada pusaran kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai menyeret nama-nama besar di pusat. Kabar soal penangkapan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) RI jelas bikin kita semua geram.
Tapi, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Korupsi berskala nasional yang melibatkan anggaran raksasa biasanya tidak pernah dimakan sendirian. Rantai alirannya sangat panjang, mulai dari pusat, mengalir ke provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat kecamatan. Pertanyaannya, apakah Kejaksaan Agung berani membongkar gurita penyelewengan ini sampai ke daerah?
Keresahan inilah yang disuarakan dengan lantang oleh kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru. Lewat ketua umumnya, Gusti Pardamean Nasution, mendesak agar Kejaksaan Agung RI tidak cuma garang di ibu kota. Pengusutan dugaan korupsi ini wajib turun gunung, membongkar potensi penyelewengan yang sangat mungkin melibatkan Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) di berbagai daerah.
Mari kita pakai logika sederhana. Program MBG ini medan eksekusi aslinya ada di lapangan. Pihak yang bersentuhan langsung dengan penyediaan makanan, distribusi, sampai memastikan makanan itu masuk ke perut anak-anak kita adalah aktor-aktor di tingkat daerah.
Kalau mata rantai pengawasan di tingkat bawah ini tidak disentuh, aktor-aktor lokal yang ikut cawe-cawe dan menikmati uang negara bisa dengan mudah melenggang bebas. Mereka bisa saja asyik berlindung di balik bayang-bayang para pejabat pusat yang sudah lebih dulu ditangkap.
Kita harus benar-benar sadar bahwa kasus ini bukan cuma soal kerugian finansial negara berupa angka-angka di atas kertas APBN. Ini murni soal hak dasar masyarakat. Setiap bentuk penyimpangan, entah itu mark-up anggaran belanja atau pengurangan takaran dan kualitas gizi makanan di tingkat bawah, adalah kejahatan yang dampaknya sangat nyata.
Sangat masuk akal jika mahasiswa menyebutnya sebagai kejahatan kemanusiaan. Bayangkan saja, hak tumbuh kembang generasi muda yang seharusnya mendapat asupan gizi layak, malah disunat demi memperkaya diri sekelompok orang. Tega sekali, bukan?
Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus ini harus dikawal agar berjalan total dan tanpa tebang pilih. Jika Kejaksaan Agung hanya puas dan mandek pada level pejabat tinggi di Jakarta tanpa melacak ke mana aliran dana itu merembes di daerah, maka upaya pemberantasan korupsi ini gagal menyentuh akar persoalan.
Aparat penegak hukum punya kewajiban moral untuk menelusuri secara menyeluruh bagaimana anggaran ini digunakan di lapangan. Siapa pun yang terbukti bermain curang, menyalahgunakan jabatan atau menyunat hak penerima manfaat—baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga Korwil dan Korcam—harus disikat habis tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, menjaga uang rakyat tidak bisa hanya dibebankan pada pundak aparat penegak hukum. Proses penindakan ini harus berjalan transparan dan akuntabel agar publik bisa ikut memantau.
Kita sebagai elemen masyarakat juga harus proaktif menjadi pengawas mandiri di lingkungan masing-masing. Kalau kita melihat ada porsi makanan yang tidak wajar, ada kualitas gizi yang asal-asalan, atau bahkan tercium bau pungutan liar dalam penyaluran program MBG di daerah kita, jangan diam saja.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan masa depan gizi anak-anak bangsa habis dikunyah oleh keserakahan para koruptor. (*)
Discussion about this post