HMI-MPO Cabang Madina mendesak Kapolres Madina membersihkan oknum PPPK dan ASN yang diduga terlibat jaringan narkoba di lingkup Pemkab Madina.
Panyabungan, StartNews – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Mandailing Natal (Madina) mendesak Kapolres Madina segera membersihkan lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jaringan narkotika.
Desakan itu muncul sebagai respon atas keprihatinan terhadap integritas birokrasi yang dinilai telah tercoreng akibat perilaku oknum di Dinas Perhubungan Madina yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh pihak pemerintah daerah.
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Madina Ahmad Ripai Nasution menyatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang toleransi sedikit pun bagi aparatur negara yang bermain-main dengan barang haram tersebut.
Dia menilai kasus itu bukan sekadar khilaf individu, melainkan sinyal bahaya bagi kualitas pelayanan publik di Madina. Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan saat ini dipertaruhkan akibat ulah oknum yang mencederai nilai-nilai moral sebagai pelayan masyarakat.
Pihaknya mendukung Polres Madina bertindak tanpa pandang bulu dalam memberantas peredaran narkoba, sekalipun pelakunya berada di dalam lingkaran kekuasaan daerah.
HMI-MPO menuntut transparansi dalam proses hukum serta penjatuhan sanksi administratif yang berat agar memberikan efek jera. Selain itu, mereka mendorong Pemkab Madina agar tidak hanya membenarkan kejadian tersebut, tetapi wajib melakukan tindakan preventif seperti tes urine berkala bagi seluruh ASN dan PPPK.
Ahmad Ripai Nasution menekankan pengawasan internal yang lemah menjadi pintu masuk rusaknya integritas lembaga pemerintahan. Dia berharap Polres Madina menyapu bersih sisa-sisa keterlibatan aparatur lainnya agar citra birokrasi tidak semakin terpuruk di mata publik.
Melalui pengawalan isu ini, mahasiswa berkomitmen terus memantau proses hukum hingga tuntas demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.
“Peristiwa ini bukan hanya persoalan individu, tetapi telah mencoreng citra birokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar senantiasa menjaga integritas, moralitas, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tegas Ahmad Ripai Nasution melalui siaran pers yang diterima redaksi pada Sabtu (25/4/2026).
Reporter: Sir
Discussion about this post