Kemenkes RI resmi memperluas program PPDS berbasis Rumah Sakit (RSPPU) untuk memprioritaskan putra daerah dan dokter kurang mampu guna atasi krisis dokter spesialis.
Jakarta, StartNews – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berupaya memangkas kesenjangan tenaga medis di Tanah Air melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU).
Melalui PPDS RSPPU, kini pintu terbuka lebar bagi putra-putri daerah, khususnya dari wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), untuk meraih gelar dokter spesialis tanpa terganjal mahalnya biaya pendidikan.
Langkah itu diambil sebagai respons atas fakta bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 65 ribu dokter spesialis hingga tahun 2032. Jika hanya mengandalkan pola pendidikan konvensional, pemenuhan kebutuhan ini diprediksi memakan waktu lebih dari satu dekade.
Oleh karena itu, skema pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based) menjadi solusi untuk mempercepat produksi tenaga ahli yang siap terjun langsung ke lapangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, transformasi kesehatan tidak akan berarti apa-apa jika alat medis canggih yang dikirim ke daerah tidak dioperasikan oleh ahlinya. Menurut dia, fokus utama pemerintah saat ini memastikan distribusi tenaga medis tidak lagi hanya berpusat di kota-kota besar atau hanya bisa diakses oleh kalangan ekonomi atas.
“Dokter spesialis adalah profesional yang bekerja dan dilatih agar semakin mahir, bukan murid yang harus membayar biaya pendidikan yang mahal. Ini perubahan paradigma yang penting agar pendidikan spesialis tidak hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu,” ujar Budi dalam pembukaan Orientasi PPDS Batch II di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Berbeda dengan jalur akademik biasa, PPDS RSPPU menerapkan kebijakan afirmatif yang kuat. Rekrutmen peserta didik diprioritaskan bagi dokter yang sudah mengabdi di rumah sakit daerah dan memang dibutuhkan kompetensinya oleh masyarakat setempat. Tujuannya, menjamin bahwa setelah lulus, para dokter tersebut akan kembali ke daerah asalnya dan menutup celah kekosongan layanan spesialis di pelosok.
Budi juga mengatakan proses seleksi ini mengedepankan aspek keadilan dan profesionalisme demi menghapus stigma eksklusivitas dalam pendidikan kedokteran.
Dia mengatakan yang direkrut adalah putra-putri daerah yang bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya, bukan berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, agama, atau status sosial.
Hingga saat ini, program tersebut telah mencetak 167 peserta didik yang tersebar di enam rumah sakit vertikal unggulan, mulai dari spesialis jantung hingga onkologi.
Ambisi pemerintah tidak berhenti di situ. Pada tahun 2026, jangkauan program ini akan diperluas secara masif ke 52 rumah sakit pendidikan dengan 55 program studi yang mencakup bidang prioritas seperti stroke, kesehatan ibu dan anak (KIA), hingga ortopedi.
Untuk mendukung keberlangsungan para peserta didik, pemerintah menyediakan jaring pengaman finansial yang kuat melalui beasiswa LPDP, bantuan biaya pendidikan Kemenkes, serta insentif langsung dari rumah sakit selama masa residensi.
Dengan standar kualitas yang diawasi oleh Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) dan LAM-PTKes, lulusan program ini dipastikan memiliki kompetensi klinis kelas dunia namun dengan jiwa pengabdian yang melekat pada kebutuhan daerahnya masing-masing.
Reporter: Sir
Discussion about this post