Panyabungan, StartNews – Sejumlah tenaga pendidik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mempertanyakan adanya pemotongan gaji pada periode Januari 2026. Potongan yang bervariasi antara Rp32.000 hingga Rp40.000-an tersebut menjadi perbincangan hangat, karena dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.
Keluhan muncul dari para guru PPPK yang mengaku terkejut melihat saldo gaji mereka berkurang. Menurut pengakuan salah satu guru, pemotongan gaji ini merupakan kejadian pertama sejak mereka bertugas. Pada tahun sebelumnya, saat administrasi gaji masih dikelola oleh BPKAD, tidak pernah ada pemotongan serupa.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Madina dr. Muhammad Faisal Situmorang membenarkan adanya pemotongan sebesar satu persen dari gaji bersih seluruh PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Madina.
“Potongan itu untuk Bazda (Badan Amil Zakat Daerah), jumlahnya satu persen dari gaji bersih,” kata Faisal, Kamis (22/1/2026).
Faisal mengatakan kebijakan itu baru diberlakukan bagi PPPK mulai tahun 2026 sebagai bentuk penyetaraan dengan ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah lebih dulu menjalankan kewajiban tersebut.
Perbedaannya, jika PNS dikenakan potongan untuk Bazda dan Korpri, maka untuk saat ini PPPK hanya dikenakan potongan untuk Bazda.
Kebijakan zakat profesi ini merujuk pada Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Sukarela, dan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal.
Melalui regulasi tersebut, Pemkab Madina menetapkan zakat profesi bagi seluruh ASN sebesar satu persen guna optimalisasi pengelolaan zakat di daerah.
Reporter: Sir
Discussion about this post