Jakarta, StartNews – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan lampu hijau bagi masyarakat di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memanfaatkan kayu hanyut yang terbawa arus bencana. Kebijakan ini diambil dalam kerangka kemanusiaan guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman warga.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Krisdianto menegaskan kayu-kayu tersebut dikategorikan sebagai sampah spesifik akibat bencana. Penanganannya memerlukan metode khusus demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat di lokasi terdampak.
“Kayu hanyut ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara terbatas untuk membangun kembali rumah, fasilitas umum, dan sarana prasarana di wilayah terdampak,” ujar Krisdianto dalam keterangan resminya, Senin (22/12/2025).
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Meski diizinkan, Kemenhut menekankan pentingnya tertib administrasi untuk mencegah praktik pencucian kayu atau eksploitasi ilegal.
Krisdianto menjelaskan beberapa poin penting terkait prosedur pemanfaatan. Di antaranya, kayu hanyut dikategorikan sebagai kayu temuan, sehingga pengelolaannya wajib dilaporkan kepada aparat desa setempat. Selain itu, hanya diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan, penanganan darurat, dan pembangunan kembali pascabencana serta tetap memedomani UU Nomor 18 Tahun 2013 guna memastikan akuntabilitas tata kelola hutan.
Kemenhut telah menerbitkan arahan resmi sejak 8 Desember 2025 melalui surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari kepada pemerintah daerah terkait. Langkah ini diambil agar pemanfaatan sisa material bencana tidak disalahgunakan sebagai modus ilegal.
“Kami ingin memastikan penanganan berjalan tertib dan tidak menjadi ruang eksploitasi. Pemanfaatannya dilakukan bersama pemerintah daerah khusus untuk mendukung pemulihan masyarakat,” tambah Krisdianto.
Reporter: Sir
Discussion about this post