Panyabungan, StartNews – Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina) Atika Azmi Utammi Nasution membantah adanya titipan bupati dan wakil bupati Madina terkait pengadaan buku yang anggarannya bersumber dari dana desa tahun 2025 senilai Rp6 juta per desa.
“Bupati dan wakil bupati menegaskan tidak ada titipan (pengadaan buku),” kata Atika menjawab pertanyaan klarifikasi yang disampaikan anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat Binsar Nasution pada rapat paripurna di Gedung DPRD Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Jumat (19/9/2025) sore.
Meski demikian, Atika menegaskan pihaknya akan menginstruksikan Inspektorat Madina untuk segera menyelidiki kebenaran informasi yang menyebutkan adanya lembaga tertentu meminta pengadaan buku di setiap desa dengan mengatasnamakan instruksi bupati dan wakil bupati Madina.
“Selaku pimpinan Kabupaten Madina, kami berkomitmen melalui Inspektorat Mandailing Natal untuk menyelidiki dan segera melaporkannya ke pimpinan. Kami juga akan membahas masalah ini dalam rapat atau pertemuan lebih lanjut,” ungkap Atika.
Atika juga menyebutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina tetap berkomitmen menggunakan dana desa sesuai dengan hasil musyawarah desa (Musdes).
Sebelumnya, anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat Binsar Nasution mengajukan interupsi untuk menyampaikan pertanyaan klarifikasi kepada Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.
Dalam wawancara dengan startnews.co.id usai rapat paripurna, Binsar mengatakan Fraksi Demokrat DPRD Madina mendapat laporan dari beberapa camat dan kepala desa yang menyebutkan adanya titipan yang mengatasnamakan lembaga untuk menampung pengadaan buku di dana desa tahun 2025 sebesar Rp6 juta per desa.
Binsar mengungkapkan langkah para camat dan kepala desa melaporkan masalah itu ke Fraksi Demokrat menunjukkan sikap keberatan mereka untuk menampung pengadaan buku tersebut dalam dana desa 2025.
“Artinya, kan mereka (camat dan kepala desa) meyampaikan hal ini, karena mereka tidak suka atau tidak sepakat dengan ini sebenarnya,” katanya.
Binsar menyebutkan orang-orang yang menitipkan pengadaan buku tersebut menjual nama pimpinan, dalam hal ini bupati dan wakil bupati Madina.
“Yang kami sangat sayangkan lagi, lembaga ini sebenarnya kita harapkan dan kita jaga agar jangan sampai ikut-ikutan dengan hal-hal seperti ini. Lembaga ini dekat dengan pemerintah. Lembagi ini lembaga keulamaan, itu saja,” tegas Binsar.
Binsar menegaskan pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan meskipun Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi telah menegaskan tidak ada keterlibatan kepala daerah dalam isu pengadaan buku tersebut.
“Kami akan pantau terus di lapangan. Nanti kami akan laporkan lagi perkembangannya. Kalau ternyata ini terus berjalan, nanti kami akan laporkan lagi di DPRD ini. Kami tidak berhak menindak secara hukum. Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi itu,” kata Binsar.
Reporter: Sir
Discussion about this post