Panyabungan, StartNews – Reaksi DPC PKB Mandailing Natal (Madina) sungguh keras menyikapi insiden pelarangan pengibaran bendera PKB di Jalan Willem Iskander, Kelurahan Dalanlidang, Kecamatan Panyabungan saat acara Pendidikan Kader Loyalis di Aula Hotel Rindang pada Senin (15/9/2025) lalu. PKB Madina menyerahkan surat keberatan atas insiden ini kepada Bupati H. Saipullah Nasution.
Surat keberatan untuk menindaklanjuti insiden yang dinilai menciderai marwah partai itu diserahkan kepada Bupati H. Saipullah Nasution di kantornya, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (16/9/2025) sore.
Berikut isi lengkap surat keberatan itu:
Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Mandailing Natal ( DPC PKB Madina) menyampaikan surat keberatan terkait perintah Kasat Pol PP dan Damkar Madina Yuri Andri untuk memindahkan bendera PKB yang dipasang di pinggir Jalan Willem Iskander, depan Kantor Satpol PP dan Damkar Madina. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 15 September 2025, saat PKB Madina menggelar kegiatan Pendidikan Kader Pertama di Hotel Rindang, Kelurahan Dalanlidang, Panyabungan.
Dasar Keberatan:
- PKB keberatan dengan perintah Kasat Pol PP Yuri Andri yang melarang bendera PKB dipasang di pinggir jalan raya, yang posisinya di luar garis sepada jalan.
- PKB tidak menemukan adanya regulasi (hukum positif) yang melarang bendera partai politik dikibarkan di pinggir jalan raya, termasuk di depan kantor pemerintah, karena tidak dalam masa kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.
- PKB menilai perintah Kasat Pol PP Yuri Andri melarang pengibaran bendera partai politik pada kegiatan-kegiatan tertentu berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat, khususnya menyangkut kondusivitas politik di Madina.
- PKB memiliki hak untuk melakukan kegiatan politik dan memasang atribut partai sebagai bagian dari ekspresi politik yang dilindungi oleh Undang-undang Partai Politik.
- PKB menilai Kasat Pol PP Yuri Andri sudah sering memberikan perintah dan penindakan yang justru melanggar undang-undang, seperti perintah melarang wartawan melakukan kegiatan jurnalistik di sekitaran Aula Kantor Bupati Madina yang sejatinya masih masuk ruang publik.
Permintaan:
- Sebagai partai politik pengusung pemerintahan SAHATA, PKB meminta Bapak Bupati H. Saipullah Nasution dan Ibu Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengevaluasi kinerja dan posisi jabatan Yuri Andri sebagai Kasat Pol PP Madina.
- PKB meminta Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati mempertimbangkan mutasi Yuri Andri ke jabatan lain. Sebab, PKB tidak menginginkan adanya kegaduhan di masyarakat akibat tindakan Kasat Pol PP yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- PKB juga meminta Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan perlakuan terhadap partai politik yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
Demikian surat keberatan ini kami sampaikan. PKB berharap Bapak Bupati fan Ibu Wakil Bupati dapat mempertimbangkan aspirasi PKB dan mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.
Surat tertanggal 16 September 2025 tersebut ditandatangani Ketua DPC PKB Madina Khoiruddin Faslah Siregar, Sekjen Edi Anwar Nasution, Wakil Ketua DPRD Madina dari PKB Miftahul Falah, serta anggota DPRD Madina dari PKB: Hj. Melati, Taufik Siregar, dan Muslim Pulungan.
Reporter: Sir
Discussion about this post