Panyabungan, StartNews – DPC Partai Kebangkitan Bangsa Mandailing Natal (PKB Madina) memberikan sembilan poin rekomendasi kepada Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution untuk segera ditindaklanjuti demi perbaikan kabupaten ini pada tahun-tahun mendatang. Rekomendasi ini bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas roda pemerintahan Saipullah – Atika (SAHATA) kedepannya.
Jajaran pengurus PKB bersama lima anggota Fraksi PKB DPRD Madina menyampaikan rekomendasi itu di Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabungan, Madina, Rabu (10/9/2025)
Turut hadir Ketua DPC PKB Madina Khoiruddin Faslah Siregar, Sekjen Edi Anwar Nasution, Bendahara Miftahul Falah, Hj. Melati (anggota DPRD), Taufik Siregar (anggota DPRD), Muslim Pulungan (anggota DPRD), sejumlah pengurus teras lainnya.
“Jajaran pengurus PKB dan anggota Fraksi PKB DPRD Madina bersilaturahim sekaligus memberikan sembilan rekomendasi untuk perbaikan kabupaten ini kedepannya,” kata Faslah usai memberikan rekomendasi kepada bupati Madina.
Faslah menegaskan, pemberian rekomendasi tersebut bagian dari tanggung jawab moral PKB sebagai partai pengusung pasangan SAHATA. “Ada sembilan poin, yang menurut kami perlu direkomensasi untuk perjalanan kepimpinan Pak Saipullah dan Ibu Atika kedepannya,” katanya.
Faslah mengungkapkan, bupati dan wakil bupati memberikan respon positif terhadap rekomendasi yang diberikan.
Bahkan, kata dia, Wabup Atika menilai pemberian rekomendasi tersebut merupakan penyampaian aspirasi yang elegan salurannya. “Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan PKB,” tuturnya.
Dalam surat rekomendasinya, PKB menilai perlu adanya evaluasi dan perubahan signifikan dalam roda pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan pengamatan dan analisis, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah perubahan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
PKB menilai belum adanya perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan OPD, yang masih didominasi oleh pejabat lama, sehingga menyebabkan kurang inovasi dan terobosan baru yang membawa perubahan positif.
Untuk itu, PKB merekomendasikan perlunya mutasi, rotasi, dan demosi di tingkat pejabat eselon II berlandaskan prinsip meritokrasi dan prinsip manajemen the right man in the right place. Terutama memberi kesempatan kepada para pejabat eselon III untuk naik jenjang, khususnya pejabat yang belum terkontaminasi ‘permainan pola-pola lama’ menduduki posisi pimpinan OPD, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. “Dengan perubahan pejabat ini diharapkan menimbulkan inovasi-inovasi signifikan di bidang pelayanan publik.
PKB juga merekomendasikan perlunya mutasi, rotasi, dan demosi pejabat di internal Inspektorat Madina untuk meningkatkan kualitas pengawasan di internal pemerintah.
Terkait masalah narkoba, PKB merekomendasikan perlunya penggalangan kerja sama yang masif dengan berbagai kalangan seperti lembaga pendididkan, lembaga adat, dan ulama untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, dalam arti mengolaborasikan hukum positif dengan sanksi sosial. Khusus di kalangan pemerintah, PKB meminta dilakukan tes urine terhadap semua ASN.
PKB menilai selama ini penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, termasuk ASN, menunjukkan lemahnya penanganan dan pencegahan. Kasus terbaru penangkapan PNS Pemkab Madina yang terlibat narkoba menjadi bukti kurang efektifnya pengawasan dan penindakan.
Terkait pencegahan tindakan asusila di kalangan anak-anak, PKB merekomendasikan adanya langkah-langkah preventif dan edukatif untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif perkembangan teknologi dan budaya barat. Membuat peraturan daerah sebagai turunan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alat pencegahan tindak kekerasan dan asusila pada anak-anak. Perda yang dibuat harus mengacu pada nilai-nilai adat dan budaya Mandailing Natal.
Selain itu, PKB juga merekomendasikan pemberian insentif kepada bilal mayit, guru MDTA, dan BKM secara rutin setiap bulan, yang dananya bersumber dari pos anggaran Bagian Kesra Setda Madina.
PKB juga merekomendasikan pembuatan peraturan daerah sebagai turunan Undang-Undang Pesantren terkait pemberian bantuan dana rutin kepada pondok pesantren, yang anggarannya bersumber dari APBD.
Menyoroti rendahnya kinerja dan pelayanan PDAM, PKB merekomendasikan evaluasi kepengurusan PDAM Tirta Madina, karena penyediaan air bersih menjadi prioritas pembangunan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Terkait wakaf, PKB merekomendasikan penhyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyaluran dana wakaf, sehigga dapat dipastikan harta benda wakaf dimanfaatkan untuk ibadah dan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan Syariah.
Selain rekomendasi, PKB juga memberikan saran konstruktif. Di antaranya, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi proses administrasi. Mengembangkan program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui program-program yang terintegrasi dan berbasis masyarakat.
Selain itu, meningkatkan infrastruktur ruang kelas dan mobiler sekolah yang masih jauh dari kelayakan. Peningkatan mutu guru yang difokuskan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme, seperti pendidikan lanjutan, pelatihan berkala, dan kegiatan kolaborasi antar- guru.
Reporter: Sir
Discussion about this post