Jakarta, StartNews Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai secara kelembagaan PDIP tengah menabuh genderang perang dengan pemerintah, menyusul larangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partainya untuk mengikuti acara pembekalan ataureatret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
PDIP menegaskan oposisinya terhadap pemerintah. Tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai Sekjen mereka oleh KPK, kata Iwan, seperti dirilis liputan6.com, Sabtu (22/2/2025).
Terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, Iwan memandang PDIP menganggap penetapan Hasto sebagai tersangka yang akhirnya ditahan sangat besar muatan politiknya. Artinya, hal tersebut merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Jokowi.
Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik di balik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu, jelas Iwan.
Iwan meyakini, drama antara PDIP dan Jokowi akan terus berlanjut ke episode selanjutnya. Kita lihat saja kedepan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini,” tandasnya.
Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seluruh kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tetap hadir dalamretreat kepala daerahyang dilaksanakan di Magelang.
Hal ini menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP tak menghadiri acara retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
“Ini kan urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi di rumah pribadinya di Solo pada Jumat (21/2/2025).
Menurut Jokowi kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan lainnya.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
Instruksi Megawati
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala daerah yang berasal dariPDIPagar tidak mengikuti retret kepemimpinan yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer, Magelang, pada 2128 Februari 2025, dengan alasan yang berkaitan dengan dinamika politik nasional yang sedang berkembang.
Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025, di mana dalam isi suratnya dijelaskan bahwa sebagai Ketua Umum PDIP, dia memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan seluruh kebijakan partai, termasuk dalam hal partisipasi kader dalam acara-acara pemerintahan yang melibatkan unsur eksternal.
Selain itu, dalam instruksinya, Megawati juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang harus segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP, sambil tetap menjaga komunikasi aktif dengan pusat komando partai untuk mengantisipasi perubahan kondisi politik yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikutiretreat AkmilMagelang pada tanggal 2128 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tertulis dalam surat.
Reporter: Sir/liputan6
Discussion about this post