Panyabungan, StartNews Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madina terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada sidang paripurna, Kamis (21/9/2023).
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis itu juga dihadiri oleh Sekdakab Madina Alamul Haq dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Madina.
Menjawab pendangan umum Fraksi Gerindra, Atika menyampaikan, dalam Ranperda RT/RW yang diusulkan oleh Pemda bukan hanya mencakup perlindungan lahan pertanian, tetapi juga meliputi pengembangan sektor dan komoditas unggulan yang meperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan.
“Pengembangan bagian barat wilayah Madina, peningkatan ketersediaan sarana prasarana/infrastruktur yang mendukung kegiatan dunia usaha dan masyarakat serta keberlanjutan kawasan lindung. Tanggapan ini sekaligus menanggapi Fraksi Amanah Berkarya,” sebut Atika.
Atika mengatakan dalam Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah sudah memuat substansi dari Ranperda inisiatif pengelolaan sarang burung walet.
Menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Atika menyebutkan, Pemda Madina dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, pajak, dan retribusi telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: melakukan pendapatan potensi objek pajak dan retribusi baru; melaksanakan sosialisasi melalui media cetak, radio poster, dan media sosial sebagai upaya penyampaian informasi pajak daerah kepada masyarakat; melakukan penyesuaian tarif NJOP yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor PBB, P2, dan BPHTB.
Membangun sistem pengelolaan pajak daerah secara online untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah; membangun komunikasi dengan wajib pajak berupa pendekatan dalam memaksimalkan pencapaian target; melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; melaksanakan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan Dirjen Perimbangan Keuangan yang bertujuan optimalisasi pendapatan pendataan pemungutan pajak dan peningkatan SDM pemungut pajak.
“Kendala yang ditemukan, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah, terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM serta sarana pendukung pada Bapenda, dan sosialisasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Golkar, kata Atika, Pemda Madina sepakat dan mengharapkan masukan dan dukungan dalam merumuskan kebijakan dalam menggali sumber keuangan melalui pajak dan retribusi daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan.
“‘Terkait mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Pemda sangat sepakat dengan saran dan pandangan dari Fraksi Golkar bahwa penanganan perlu dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder. Untuk itu, kami juga sangat mengharapkan dukungan dari DPRD,” katanya.
Selanjutnya, menanggapi pandangan umum Fraksi Hanura terkait Ranperda pajak dan retribusi, Atika menjelaskan, Pemda telah melakukan kajian pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan tidak menghambat iklim investasi.
“Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika telah menjadi atensi Pemda, apalagi dalam perkembangan terakhir Provinsi Sumut merupakan daerah darurat narkoba. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemda telah mengusulkan Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang telah masuk dalam Propemperda tahun 2023,” katanya.
Terakhir, menanggapi pandangan umum Fraksi Persatuan Madina dalam hal penyusunan Ranperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Pemda telah meminta saran pendapat dari tokoh adat, masyarakat, dan tokoh agama.
“Kami berharap dengan ditetapkannya peraturan daerah ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan penyakit masyarakat, katanya.
Reporter: Fadli Mustafid
Discussion about this post