Panyabungan, StartNews – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Madina menyampaikan secara humanis kepada calon pasangan pengantin (catin) tentang cara mendapatkan izin menikah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Madina. Tujuannya, untuk menekan risiko keluarga stunting.
“Untuk menikah saja pemerintah ikut mengurusnya agar kedepan keluarga berisiko stunting berkurang,” kata Atika saat menyampaikan paparan pada kegiatan Kemenag bersama Pemkab Madina Percepatan Penurunan Angka Stunting di Aula Hotel Madina Sejahtera, Panyabungan, Madina, Selasa (6/6/2023).
Atika mengatakan sinergitas Pemkab Madina dan Kemenang untuk menekan stunting harus didukung.
Atika menekankan dua strategi penurunan stunting, yaitu pencegahan dan penurunan. Pencegahan sendiri, kata Atika, DPPKB dan Kemenag bekerja sama. Sedangkan penurunan dilakukan bagi keluarga yang berisiko stunting.
“Hari ini kita fokus pada pencegahan,” tegas Atika.
Atika berharap para penghulu dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan memberikan edukasi kepada catin yang berisiko menjadi keluarga stunting.
Atika mengatakan permasalahan ini menjadi perhatian seluruh pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah.
Atika mengatakan perkembangan utama pada anak berada pada 1.000 hari kehidupan.
Saat ini, kata Atika, angka stunting di Madina berada pada posisi tiga terbawah atau 34,2 persen. Yang memengaruhi angka tersebut dinilai dari sanitasi yang tidak layak.
“Kalau jumlah bayinya tidak. Selain angka 34,2 persen bayi stunting itu, angka keluarga berisiko stunting juga terkandung di dalamnya,” kata Atika.
“Sanitasi yang tidak layak, dianggap keluarga berisiko stunting,” lanjut Atika.
Sementara Kepala DPPKB Madina Elfi Maharani mengatakan catin harus mengikuti seluruh tahapan yang ada untuk dapat mendaftar di KUA.
Tahapan pertama tes kesehatan dari Puskesmas, baik tensi, usia, dan vaksin catin. Usai melakukan tes kesehatan, DPPKB akan memberikan sertifikat layak menikah.
Surat tersebut, kata Elfi, akan diserahkan ke KUA dan Kemenag. “Itu tandanya catin bebas dari risiko stunting,” kata Elfi.
Sementara Ahmad Zainul Khobir Batubara, ketua panitia, menyatakan adanya kerja sama ini menjadi langkah awal keterbukaan informasi kepada publik demi mempercepat penurunan angka stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama 1.000 hari kehidupan.
Khobir mengatakan KUA akan memberikan edukasi usia pernikahan, bimbingan perkawinan pranikah, dan pembinaan keluarga sakinah terkait penurunan dan pencegahan stunting.
Khobir menambahkan, untuk penurunan dan pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi tugas bersama dengan Kemenag.
“Sebelum melaksanakan pernikahan harus melapor kepada KUA. Kita melihat bagaimana kondisi calon pengantin harus melapor ke Puskesmas dan pemeriksaan kekesehatanSebelum ada itu, kami tidak akan memberi izin untuk nikah,” katanya.
Reporter: IRP
Discussion about this post