Padang, StartNews Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi bersama Sekdakab 50 Kota, DPRD Provinsi Sumbar, dan kepala OPD Pemprov Sumbar menggelar rapat membahas pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru. Rapat yang juga dihadiri konsultan JICA via zoom ini diadakan di Istana Gubernur, Padang, Kamis (5/1/2023).
Rapat itu membahas solusi permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang Pekanbaru, khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di lima nagari yang ada disana. Hal ini menjadi rumit, karena perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir pada 31 Januari 2023, sehingga harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana.
Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Januari 2023. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol inidari masyrakat di lima nagari di Kabupaten 50 Kota, kata Buya Mahyeldi dalam pembukaan rapat.
Bupati 50 Kota yang diwakili Sekdakab Widya Putra menjelaskan, dari lima nagari tersebut, tersisa dua nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini. Untuk solusinya, Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan lima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.
Kita optimis bahwa dua nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari lima nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka. Dengan begitu, bisa dicari jalan keluar, ujar Widya.
Sementara Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi pihak yang menyatakan mereka bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase, karena adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas, tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah. Kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja, ucap Evi.
Saat diwawancara, Buya nampak optimistis masalah ini akan dapat diselesaikan. Buya yakin pembangunan tol Payakumbuh – Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak.
Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan di masyarakat harus diselesaikan. Jadi, Insya Allah semua pembangunan di Sumatera Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan, tutur Buya.
Reporter: Rls
Discussion about this post