Panyabungan, StartNews Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Madina) Arbiuddin Syahputra Harahap mengungkap kendala vaksinasi anak sekolah usia 6 hingga 11 tahun di Madina. Menurut dia, sebanyak 20 persen anak-anak di sekolah sengaja diluburkan oleh orangtuanya pada saat pelaksanaan vaksinasi di sekolah.
Selain itu, kata Arbi, nama yang tertera di kartu keluarga tidak sama dengan nama siswa yeng terdata di sekolah. Permasalahan itu sudah kita fasilitasi untuk diverifikasi kembali di Disdukcapil, kata Arbi saat memberi penjelasan dalam rapat evaluasi vaksinasi di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Selasa (18/1/2022).
Rapat tersebut dipimpin Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dan dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utami Nasution, Kapolres Madina AKBP H. Muhammad Reza CAS, perwakilan dari TNI Mayor Inf. David Sidabutar, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Arbi mengatakan sekolah dasar di Kabupaten Madina berjumlah 329 yang berstatus negeri dan 15 berstatus swasta.
“Yang menjadi kendala saat ini, banyak orangtua yang mengatakan kenapa masih disamakan pelayanan di sekolah antara yang sudah divaksin dan belum. Kemudian, pada saat jadwal pelaksanaan vaksin, 20 persen anak-anak di sekolah sengaja diluburkan oleh orangtuanya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Arbi mengusulkan ketentuan yang mengatur anak yang belum divaksin harus mengikuti pembelajaran secara daring (online). Tujuannya, agar anak-anak membujuk orangtuanya memberi izin divaksin, sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan kawan-kawannya.
Merespon sejumlah pendapat yang disampaikan dalam rapat tersebut, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi menilai program vaksinasi anak merupakan pekerjaan yang sederhana, karena 90 persen anak usia 6-11 tahun sudah sekolah.
“Ini butuh kekompakan kita semua. Saya tidak ingin ada kelemahan dalam pencapaian vaksini ini. Objek vaksinasi ini adalah anak yang selalu berinteraksi dengan guru. Saya harap Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pemetaan,” kata Sukhairi.
Terkait usulan Kepala Dinas Pendidikan Madina Arbiuddin, Sukhairi menegaskan tidak perlu membuat peraturan yang menimbulkan kesan pemasksaan, karena akan memancing kegaduhan. “Kita lakukan saja secara persuasive. Pendekatan secara humanis kepada orangtua dan anak bahwa dosis vaksin tidak berbahaya,” ucapnya.
Hingga 17 Januari 2022, vaksinasi anak di Kabupaten Madina baru mencapai 28.809 orang atau 49,33 persen.
Reporter: Ika Rodhiah
Discussion about this post