Tapsel, StartNews Para petani, khususnya di Tapanuli Selatan (Tapsel), harus mengetahui bahwa stok pupuk subsidi yang kini menjadi pembicaraan hangat akibat sulitnya didapatkan ternyata di wilayah itu masih banyak.
Berdasarkan data pada Kamis (18/11/2021), didapat sisa alokasi pupuk urea subsidi tahun 2021 masih ada sebanyak 959 ton lebih atau 38,93 persen untuk siap sedia didistribusikan ke petani melalui pengecer (kios). Itu di gudang distributor PT Pertani.
Selain PT Pertani (Persero), ada lagi PT Roma Asi dan PT Gresik Cipta Sejahtera (GCS) yang bertugas mendistribusikan pupuk bersubsidi ke 185 kios pengecer di 15 kecamatan se-Tapsel.
Sipirok contohnya, dari alokasi pupuk urea subsidi 731 ton, yang baru teralisasi 378,95 ton. Sisa alokasi masih ada 352,05 ton atau 51,84 persen khusus di PT Pertani (Persero) dengan sembilan dari 15 kecamatan wilayah kerjanya untuk urea subsidi.
Sembilan kecamatan wilayah kerja PT Pertani (Persero) itu meliputi Angkola Barat, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Batang Angkola, Batang Toru, Muara Batang Toru, Sayurmatinggi, Sipirok, dan Angkola Muaratais.
Sesuai alokasi berdasarkan SK Realokasi II Nomor 520/6119/KPTS/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tercatat total alokasi pupuk urea subsidi di sembilan kecamatan itu sebanyak 2.466 ton. Yang sudah terealisasi sebanyak 1.506 ton atau 61,07 persen dan sisa alokasi ada 959,90 ton atau 38,93 persen.
Beda lagi alokasi pupuk bersubsidi Petro Kimia Gresik yang ada di distributor PT Pertani (Persero) dengan enam wilayah kerja (Angkola Timur, Arse, Batang Angkola, Batang Toru, Sipirok, dan Angkola Muaratais) seperti ZA masih sisa 347.350 ton, SP-36 (sisa 304.350 ton), NPK (161.700 ton), dan Organik (141.000 ton) atau total 954.400 ton. Belum lagi di dua distributor lainnya.
Selain itu, petani juga harus mengetahui bahwa harga eceran tertinggi (HET) khusus pupuk lazim digunakan petani/kelompok tani untuk Urea Rp 112.500 per sak, Ponska Rp 115. 000 per sak, dan Organik Rp 32.000 per sak. Itu sesuai Permentan Nomor 01/2020.
Perlu Pemahaman
Perlu dipahami dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 dikatakan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun elektronik RDKK (e-Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompoktani).
Kelompok tani dimaksud, petani terdaftar dalam sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan) atau petani yang berhak untuk mengajukan e-RDKK, yang pengajuannya pada akhir tahun berjalan untuk kebutuhan tahun berikutnya dengan dituntun kelompok tani bersama PPL setempat.
Salah satu distributor, Beny Deristiawan mengatakan pihak PT Pertani (Persero) UP Padang Sidempuan mengaku bahwa penyaluran alokasi pupuk bersubsidi tidak ada masalah sepanjang administrasi terpenuhi oleh pihak pengecer.
“Kita (distributor) akan mengalokaaikan seluruh jatah pupuk subsidi untuk kelompok tani sepanjang administrasi permintaan (pengecer) lengkap. Tidak ada kendala,” tegasnya.
Menurut dia, yang menjadi kendala sehingga pendistribusian terlambat akibat berbagai faktor, termasuk kelengkapan administrasi pengecerdan SK Realokasi pihak terkait.
Rustam Efendi Pohan, pengecer (kios) UD Saroha Sipirok, mengaku kendala yang sering dia alami sehingga pemesanan jumlah pupuk bersubsidi ke distributor tidak sesuai yang diharapkan gegara soal KTP (Kartu Tanda Penduduk).
“Kelompok tani terkadang sungkan menyerahkan KTP-nya ke kita (kios) sebagai syarat menebus jatah pupuk ke distributor. Soalnya, anggota kelompok yang sudah menyerahkan KTP wajib mengambil (membayar) jatah pupuknya,” katanya.
Sementara Koordinator BPP Arse, Nataliana Siagian mengatakan berbeda dengan anggota kelompok tani di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana kas pengajian Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT) secara finansial selalu siap membantu menalangi anggota kelompok tani daerah itu yang membutuhkan penebusan biaya pupuknya ke pengecer.
Pupuk bersubsidi dari pemerintah, kata Nataliana, dikhususkan bagi kebutuhan wajib kelompok tani padi sawah yang ter-input pada e-RDKK. Anggota kelompok tani wajib mengisi laporannya sebagai syarat untuk kebutuhan pupuk subsidi petani.
Sementara Kasi Data dan Informasi Dinas Pertanian Tapsel Yenni Lubis mengatakan luasan baku sawah Tapsel sekarang (2021) sekitar 13.967 hektare atau menyusut lebih kurang 3 ribu hektare akibat alih fungsi lahan dan sebagainya sejak 2017 lebih kurang 17 ribu hektare.
Dituntut Proaktif
Dengan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, khususnya di Tapsel, beberapa waktu belakangan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Mengingat Bupati Tapsel Dolly P. Pasaribu dalam visi-misinya condong mengangkat sektor pertanian untuk mewujudkan masyarakat agar lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera.
Sejumlah pandangan pemerhati meminta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) agar lebih proaktif melakukan monitoring dan evaluasi terkait pertumbuhan pertanian di wilayah kerjanya, agar tidak kesannya sebatas hadir memenuhi regulasi yang ada.
“Saya optimis bilamana seluruh stakehokder mulai dari pemerintah, pelaku usaha, petani/kelompok tani, dan lainnya sama-sama mau membenahi diri (buang ego masing-masing dan tidak mencari kambing hitam) persoalan benang kusut soal pupuk yang saban tahun berulang di Tapsel ini dapat diminimalisir,” kata Pohan.
Sumber: RRI
Discussion about this post