StartNews, Medan-Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Sumut, Ance Selian, mengatakan pemerintah harus mencermati dampak kerusuhan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Berhasilnya masyarakat mendesak mundur Kades lewat cara pemblokiran jalan dan membuat rusuh akan berimplikasi negatif bagi dinamika berdemokrasi di desa. Karena bukan tidak mungkin cara-cara yang tak lazim ini akan dicontoh di daerah lain, katanya di Medan, melansir laman Kanal Medan, Rabu (01/07).
Seperti diberitakan, kerusuhan terjadi di Mandailing Natal pada Senin kemarin (29/6). Kerusuhan dipicu demo warga di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, terkait Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).
Dalam kerusuhan itu, Mobil Wakapolres Madina dibakar massa dan Kades dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya.
Menanggapi kasus ini, Ance Selian yang juga Ketua DPW PKB Sumut menyebutkan, dampak kerusuhan ini harus dicermati. Langkah-langkah penanganan masalah pasca kejadian perlu dilakukan, dengan tetap mencari akar masalah yang sebenarnya.
Ance Selian menyebutkan, kerusuhan Madina tidak muncul begitu saja. Di balik peristiwa dan kejadian, selalu ada sebab musabab yang terkadang sulit untuk dijelaskan.
Belakangan ini kata dia, Pilkades persaingannya cukup ketat hampir di seluruh daerah, menyebabkan masyarakat terkotak-kotak. Pasca pemilihan kepala desa, pihak yang kalah selalu mengintai kelemahan kades terpilih. Sementara kades terpilih menunjukkan ego bahwa dialah pemenang dalam pertarungan.
Dalam kondisi saling intip tersebut, kata Mantan Anggota DPRD sumut ini, persoalan pengelolaan Dana Bansos, Dana Desa dan lain-lain menjadi sangat seksi. Apalagi mengingat kelemahan data yang selalu menjadi problem pemicu munculnya ruang gerak orang melakukan protes dengan berbagai cara.
Persoalan dampak Pandemi Covid-19 belum tau pasti kapan berakhirnya akan terus merepotkan kita di akar rumput. Jadi harus dicermati dengan baik, jelasnya.
Karena itu, persoalan yang muncul penting untuk diantisipasi agar tidak menjadi salah satu teknik di daerah lain untuk melengserkan kades atau lawan politik yang pada akhirnya terjadi gangguan Kamtibmas.
Menurut Ance Selian, para pengambil keputusan di tingkat Provinsi harus proaktif untuk mengintervensi penanganan dan melakukan antisipasi dini. Dalam penanganan pasca kejadian, sebaiknya selalu melibatkan tokoh masyarakat.
Dalam kasus rusuh Madina, kata dia, intervensi kekuasaan dari Provinsi hingga ke desa mutlak diperlukan. Sebab semua masyarakat mencintai sumut yang kondusif.
Iklim kondusif Sumut yang selama ini sudah terjaga dengan baik, jangan terusik hanya karena ulah segelintir pihak, tegas tokoh Santri Sumut itu.
Tim Redaksi StArtNews
Discussion about this post