MUI Madina mendesak Pemkab dan Forkopimda segera menertibkan serta mengevaluasi izin operasional tempat hiburan malam dan kafe dalam rapat lintas sektor, Kamis (19/11/2026).
Panyabungan, StartNews – Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal (MUI Madina) mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menertibkan tempat hiburan malam dan kafe yang dinilai melanggar ketentuan peraturan serta norma sosial masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor terkait penataan perizinan dan pengawasan operasional tempat hiburan malam di Ruang Kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang digelar atas undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Madina itu dihadiri unsur pemerintah daerah, Polres Madina, Kodim, Subdenpom I/2-7 Madina, serta instansi terkait lainnya.
Dalam forum itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan MUI Muhammad Yusuf Nasution menegaskan perlunya tindakan tegas agar keberadaan tempat usaha tidak disalahgunakan untuk aktivitas yang meresahkan warga.
“Pertemuan ini bukan sekadar koordinasi. Harus ada langkah konkret dan tindakan nyata,” katanya.
Menurut Yusuf, langkah penertiban terpadu mendesak dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha dan kesesuaian operasional di lapangan.
Pihaknya menyoroti berbagai kerawanan sosial yang kerap muncul akibat lemahnya pengawasan, mulai dari dugaan praktik asusila, peredaran minuman keras, judi daring, hingga penyalahgunaan narkotika.
Melalui pertemuan lintas instansi ini, dia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dapat segera diwujudkan dalam aksi penertiban demi menjaga ketertiban umum serta kondusivitas wilayah di Kabupaten Madina.
Reporter: Sir





Discussion about this post