Pemprov Sumut menyalurkan BKP Rp325 miliar ke 30 kabupaten/kota untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Capaian realisasi menjadi penentu reward pada 2027.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten dan kota untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis di daerah.
Pengucuran dana itu bertujuan mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan sinergi konektivitas jalan antara kabupaten, kota, dan provinsi.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution menyatakan Pemprov Sumut terus mengawal penyaluran dana tersebut agar seluruh proyek fisik selesai tepat waktu.
“Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu, barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota,” kata Faisal dalam Temu Pers di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/10/2026).
Pemprov Sumut mencatat pagu indikatif BKP yang masuk mencapai Rp382 miliar. Nilai kontrak kegiatan fisik yang telah disepakati saat ini berada pada angka Rp325 miliar dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2026.
Selain mempercepat pembangunan, Pemprov Sumut memanfaatkan progres realisasi BKP sebagai tolok ukur pemberian insentif bagi pemerintah daerah pada tahun mendatang.
“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya,” ujar Faisal.
Mayoritas daerah mengalokasikan anggaran BKP untuk rekonstruksi dan peningkatan kualitas jalan. Penyelarasan proyek dilakukan agar akses jalan kabupaten dan kota terhubung langsung dengan koridor jalan provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
“Jadi memang ini yang paling idola, di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infrastruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi,” ucap Faisal.
Dalam skema pembagian anggaran ini, Kabupaten Asahan tercatat menerima alokasi terbesar yaitu Rp28 miliar. Tapanuli Utara menerima Rp25 miliar, Karo sebesar Rp23,4 miliar, Nias Utara senilai Rp23 miliar, Labuhanbatu Selatan sebesar Rp21,5 miliar, dan Padanglawas menerima Rp20 miliar, sementara daerah lainnya menerima variasi bantuan dari Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Reporter: Sir
Discussion about this post