Pemprov Sumut menyaring aspirasi warga dari hasil reses DPRD Sumut untuk menentukan prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengunci seluruh masukan warga hasil reses DPRD sebagai bahan baku utama penyusunan prioritas pembangunan daerah. Pemprov Sumut tidak akan membiarkan hasil temuan lapangan itu menumpuk sebagai dokumen formalitas belaka.
“Aspirasi yang disampaikan merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Medan, Rabu (7/10/2026).
Surya memaparkan seluruh masukan dari konstituen akan melalui tahap pemilahan berdasarkan tingkat urgensi sebelum memasukkannya ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
Menurut dia, penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar realisasi program pembangunan di seluruh kabupaten dan kota berjalan merata.
“Kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu dan harus terus kita perkuat agar setiap program pembangunan yang direncanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata,” tutur Surya.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Reses Dapil 11 Alfiansyah mengingatkan agar koordinasi eksekutif tidak hanya berhenti di tingkat provinsi saja.
Dia menekankan banyaknya aduan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kewenangan kementerian, BUMN, hingga pemerintah kabupaten.
“Untuk itu, kami berharap Pemprov Sumut terus aktif bersinergi dengan pemerintah pusat, lembaga-lembaga pemerintah BUMN, dan pemerintah kabupaten dalam menjawab aspirasi masyarakat,” ujar Alfiansyah.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dan Ricky Anthony ini merangkum seluruh laporan lapangan dari tim reses dapil 1 hingga 12 bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.
Reporter: Sir
Discussion about this post