TPID Sumut mendorong SPPG program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap pasokan petani dan nelayan lokal demi menekan risiko inflasi serta menjaga mutu makanan.
Medan, StartNews – Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Utara (Sumut) mendesak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memprioritaskan penyerapan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal guna meminimalisasi lonjakan harga pangan di Sumut.
TPID Sumut menilai penguatan rantai pasok lokal ini penting mengingat lonjakan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar untuk program nasional tersebut berpotensi memicu tekanan inflasi daerah jika tidak diimbangi dengan tata kelola distribusi yang cermat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Iman Gunadi menegaskan, besarnya volume kebutuhan pangan harian untuk program tersebut harus diselaraskan secara presisi dengan potensi produksi wilayah setempat.
“Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan,” kata Iman Gunadi pada acara peningkatan tata kelola di Asrama Haji Medan, Jumat (18/9/2026).
Iman menambahkan, langkah seperti diversifikasi menu harian serta pemanfaatan komoditas pangan lokal merupakan strategi kunci agar pemenuhan gizi masyarakat berjalan beriringan dengan stabilitas ketahanan pangan daerah.
Sejalan dengan hal itu, Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Alfi Syahriza mengingatkan, tata kelola dapur yang efisien dari hulu ke hilir menentukan kestabilan pasokan sekaligus keamanan mutu makanan.
“Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran,” tutur Alfi Syahriza.
Selain menyoroti dampak ekonomi, Alfi menegaskan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak boleh dianggap sekadar gugur kewajiban administratif, melainkan wajib menjadi budaya kerja mendasar dalam pengolahan makanan harian.
“Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan. Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri,” ujar Alfi.
Melalui integrasi antara efisiensi tata kelola dapur dan penyerapan hasil tani daerah, pemerintah berharap keberadaan SPPG tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi warga, tetapi juga membendung potensi inflasi serta menggerakkan roda perekonomian lokal secara berkelanjutan.
Reporter: Sir
Discussion about this post