Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghanguskan 30 hektare lahan di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berdasarkan data BPBD Sumut.
Medan, StartNews – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPBD Sumut) mencatat sebanyak 30 hektare lahan hangus terbakar akibat dua kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kurun waktu Januari hingga Agustus 2026. Catatan ini menempatkan Kabupaten Madina di urutan ketiga sebagai wilayah dengan dampak karhutla terluas di Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan data BPBD Sumut, secara akumulatif terdapat 36 kejadian karhutla yang melanda 13 kabupaten dan kota di Sumatera Utara dengan total luas lahan terbakar mencapai 248,22 hektare.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan angka tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang dihimpun petugas dari awal tahun hingga akhir bulan ini.
“Sebanyak 36 kejadian dengan luas lahan terbakar 248,22 hektare. Ini data sementara yang terhitung sejak 1 Januari-24 Agustus 2026,” ujar Sri Wahyuni Pancasilawati di Medan, Senin (31/8/2026).
Dalam sebaran wilayahnya, dampak karhutla terbesar tercatat di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas lahan terbakar mencapai 113 hektare dari lima kejadian, diikuti Kabupaten Simalungun seluas 38,1 hektare dari lima kejadian, serta Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang menyumbang angka 30 hektare dari dua kejadian.
Sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara juga turut menyumbang luasan karhutla, antara lain Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 21 hektare, Tapanuli Tengah 12 hektare, Padanglawas Utara 10 hektare, Labuhanbatu Utara 8 hektare, Nias Utara 6 hektare, Samosir 5 hektare, Karo 1,5 hektare, Tapanuli Selatan 1 hektare, serta Deliserdang seluas 0,62 hektare.
Guna mengantisipasi meluasnya karhutla di daerah-daerah rawan seperti Mandailing Natal dan sekitarnya, BPBD Sumut terus mengoptimalkan tindakan pencegahan melalui edukasi intensif kepada masyarakat lokal serta penguatan sinergi antarlembaga.
“Kita juga meningkatkan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait,” kata Sri Wahyuni.
Reporter: Sir
Discussion about this post