Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menargetkan pembangunan 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2025. Sampai saat ini yang sudah akad sekitar 7.028 unit rumah.
Kepala Dinas Perkim Sumut Hasmirizal Lubis mengatakan Pemprov Sumut terus berupaya mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, dia berharap bisa mengurangi kesenjangan ketersediaan rumah dan kebutuhan masyarakat (backlog).
Menurut data Dinas Perkim Sumut, backlog di Sumut sekitar 938.217 rumah tangga atau 9,5 persen dari total backlog nasional. Selain itu, masih terdapat ribuan keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
“Target kita tahun ini kita bangun 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sampai saat ini yang sudah akad sekitar 7.028 unit,” kata Hasmirizal Lubis saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (22/9/2025).
Untuk mengurangi RTLH, kata dia, Pemprov Sumut menargetkan bedah rumah 400 unit tahun ini. Pemprov Sumut berharap secepatnya bisa mengentaskan masalah pemukiman kumuh Sumut, terutama di kota-kota besar.
“Anggarannya Rp30 juta per RTLH, tetapi kami juga mengedepankan swakelola. Jadi, ada tambahan dana dari masyarakat bila memang mendapat spek tertentu,” kata Hazmi Rizal.
Kedua program itu, menurut Hazmi Rizal, akan berdampak besar pada tata ruang wilayah di Sumut, termasuk tumbuhnya kawasan perkotaan baru. Tata ruang wilayah yang baik secara signifikan akan berpengaruh pada perekonomian.
“Oleh karena itu, kita perhatikan benar-benar integrasinya dengan transportasi publik, sarana-prasarana, dan utilitas seperti drainase, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan, dan ruang terbuka hijau,” kata Hazmi Rizal.
Hazmi Rizal Lubis berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan program rumah untuk MBR dan rehabilitasi RTLH. Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah berupaya mempermudah akses program rumah untuk MBR.
“Lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) makin mudah mengakses program ini, DP 1 persen, bunga flat 5 persen, tidak ada biaya notaris, biaya bunga 0 persen, BBN gratis. Ini sangat membantu masyarakat,” kata Hazmi Rizal.
Reporter: Rls
Discussion about this post