Panyabungan, StartNews Polemik soal rencana penutupan tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membuat praktisi hukum Sarmadan Pohan, SH, MH ikut memberikan pendapat.
Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina lebih baik mencari solusi agar tambang emas dilegalkan sesuai aturan yang berlaku.
Seharusnya pemerintah dan Forkopimda jangan asal tutup saja. Tetapi pemerintah harus memikirkan bagaimana pengelolan tambang yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Secara undang-undang dan hukum kan ada aturannya, kata Sarmadan melalui keterangan persnya, seperti diberitakan mohganews.co.id, Sabtu (9/12/2023).
Menurut dia, kajian hukum tentang pertambangan ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Jika pemerintah daerah mampu mengelola pertambangan yang ada di Kabupaten Madina, menurut dia, akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah yang ada penambangan emasnya.
Pada kondisi perekonomian yang sulit saat ini, kata dia, kehadiran pertambangan yang melibatkan rakyat akan membantu. Kalau mau ditutup, rakyat mau makan apa? Apakah pemerintah bersedia menanggung biaya hidup mereka, jelasnya.
Sarmadan berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait mengaji-ulang soal penutupan tambang emas di wilayah Madina.
Keputusan yang kemarin soal penutupan itu harus dibatalkan. Kasihan melihat masyarakat yang menggantungkan hidup di pertambangan itu. Anak yatim, jompo, dan masjid yang mendapat bantuan dari situ juga harus dipikirkan, tuturnya.
Reporter: Rls
Discussion about this post