Ketua Fraksi Golkar DPRD Madina Zubaidah Nasution menyoroti fenomena unik pejabat yang ramai-ramai mundur dan praktik rangkap jabatan di Pemkab Madina yang dinilai dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat.
Panyabungan, StartNews – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) Zubaidah Nasution menyoroti dinamika birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina.
Dia mengkritisi fenomena banyaknya pejabat Eslon II yang memilih mengundurkan diri serta maraknya praktik rangkap jabatan yang dinilai tidak sehat bagi roda pemerintahan.
Zubaidah mengungkapkan keheranannya, karena hingga saat ini tidak ada satu pun pihak yang berani membeberkan alasan pasti di balik keputusan para pejabat tersebut untuk mundur dari jabatannya.
Menurut dia, situasi ini janggal lantaran biasanya banyak pihak yang justru mendekati bupati agar bisa menjabat sebagai kepala dinas. Namun, kini kondisinya justru berbalik arah.
“Biasanya banyak yang mendekati bupati ingin jadi kadis, ini malah berebut mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Ataukah memang mereka punya kesalahan, dievaluasi bupati kinerjanya tidak bagus, atau apa?” ujar Zubaidah Nasution pada Jumat (27/3/2026) malam.
Dia mengatakan laporan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Madina meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Berarti kinerja pejabat-pejabatnya bagus, tapi hari ini kenapa begini?” katanya.
Terkait masalah rangkap jabatan yang kini terjadi, Zubaidah mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Dia menilai beban kerja yang ganda akan membuat pejabat tidak fokus dan menyebabkan pengawasan menjadi lemah.
Zubaidah mensinyalir penempatan pejabat pada posisi ganda bukan didasari atas kemauan sendiri, melainkan karena adanya tekanan atau perintah atasan yang sulit ditolak.
“Mereka menerima rangkap jabatan itu sebenarnya karena terpaksa atas perintah pimpinan. Sebenarnya enggan menerima, tapi takut dengan pimpinan kalau ditolak, atau senang-senang saja rangkap jabatan. Rangkap jabatan tidak bisa berkepanjangan, beban kerja, kurang fokus dan pengawasan, hanya orang super yang bisa menjalankannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zubaidah mengingatkan, jika ketidakjelasan ini terus berlanjut, Pemerintah Kabupaten Madina terancam menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat.
Dia mencatat sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Mandailing Natal, fenomena pejabat yang berebut mundur baru kali ini terjadi secara mencolok.
Oleh karena itu, dia mendorong pimpinan DPRD Madina untuk menggunakan hak bertanya kepada bupati guna meminta penjelasan transparan.
Zubaidah berharap pimpinan DPRD tidak membiarkan praktik rangkap jabatan ini berlarut-larut, karena hanya akan membingungkan masyarakat.
Jika memang kinerja pejabat dinilai tidak baik, Zubaidah menyarankan agar segera dilakukan penggantian secara definitif dan profesional daripada mempertahankan sistem yang tidak efektif.
Reporter: Sir
Discussion about this post