Jakarta, StartNews Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menilai gaji kepala daerah masih rendah. Itu sebabnya, dia mengusulkan agar gaji kepala daerah dinaikkan guna menghindari terjadinya korupsi.
“Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp 5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit,” kata Cahya dalam diskusi media bertajuk ‘Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari KPK’ di Gedung KPK, Jakarta, dilansir detikNews, Kamis (5/6/2025).
Cahya mengaku heran melihat banyak orang tertarik menjadi kepala daerah, padahal gajinya kecil. Menurut dia, ada hal lain yang mendorong seseorang untuk maju sebagai calon kepala daerah.
“Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan,” katanya.
Gaji kepala daerah yang masih kecil itu, kata dia, menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat. Menurut dia, selama biaya politik tinggi, potensi korupsi juga akan terbuka lebar.
“Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus,” tuturnya.
Cahya juga menyinggung usulan sebelumnya agar pendanaan untuk parpol berdasarkan suara menjadi perhatian pemerintah. “Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya yang per suara Rp10 ribu, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol,” ungkapnya.
Reporter: Rls
Discussion about this post