RIKSUS. Akronim itu sedang ramai dibicarakan publik di Mandailing Natal (Madina). Soalnya, banyak pejabat di kabupaten ini sedang diperiksa secara khusus oleh Inspektorat atau tim adhoc yang khusus dibentuk untuk tujuan itu.
Tentunya, riksus tidak lahir sekonyong-konyong. Pasti ada yang melatarinya. Tapi, umumnya pengaduan masyarakat yang melihat atau merasakan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Masyarakat kemudian mengadu ke Bupati Saipullah Nasution, secara lisan maupun tulisan. Bupati kemudian menimbang dan memutuskan, terlapor yang diadukan masyarakat ini harus diperiksa secara khusus untuk menentukan jenis dan derajat sanksi yang akan dijatuhkan.
Di Madina, riksus jadi buah bibir karena banyak kasus penyimpangan yang dilaporkan masyarakat. Paling tidak, ada tiga kasus menonjol yang membuat pejabat terkait harus menjalani riksus.
Sebut saja contohnya, kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh Muhammad Syukur, Irban IV pada Inspektorat Madina, yang sampai saat ini laporan hasil pemeriksaannya belum tuntas-tuntas dengan alasan yang tidak jelas.
Ada pula kasus bantuan alat-alat pertanian (Alsintan) yang membuat semua pejabat kepala bidang (Kabid) di Dinas Pertanian terpaksa diperiksa secara khusus oleh Inspektorat.
Yang terbaru dan tak kalah heboh, insiden perintah Kasatpol PP Madina Yuri Andri untuk memindahkan bendera PKB dari pinggir jalan raya Willem Iskander saat acara Pendidikan Kader Loyalis di Hotel Rindang Dalanlidang.
Insiden itu membuat pengurus PKB bereaksi keras dan melayangkan surat keberatan kepada Bupati Saipullah. Buntutnya, bupati terpaksa membentuk tim adhoc yang diketuai Sekda Sahnan Pasaribu untuk memeriksa Kasatpol PP.
Terlepas dari beragam kasus yang melatarbelakanginya, riksus pasti menimbulkan stigma negatif bagi pejabat terperiksa. Sebab, orang yang diperiksa sudah dipersepsikan telah melakukan perbuatan menyimpang.
Sebab, salah satu tujuan riksus adalah mengungkap penyimpangan atau mengidentifikasi penyimpangan, kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Riksus juga bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindakan tidak etis lainnya.
Itu sebabnya, kita mendukung bupati melakukan riksus untuk meminimalisasi penyimpangan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kita sepaham bahwa riksus merupakan instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan melakukan riksus, pemerintah dapat mengidentifikasi penyimpangan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas ini menjadi dua pilar fundamental dalam pengawasan dan pemeriksaan pejabat pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam riksus. Dengan menyajikan hasil pemeriksaan secara terbuka, diharapkan akan tercipta kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat dan penguatan pengawasan yang efektif terhadap pejabat di Mandailing Natal.
Kita juga mendorong pemerintah mengumumkan hasil pemeriksaan untuk transparansi dan akuntabilitas. Jika memang orang yang diperiksa bersalah, biarkan publik mengetahui derajat kesalahannya. Sebaliknya, jika laporan hasil pemeriksaan menyimpulkan orang yang diperiksa tidak bersalah, maka harus diumumkan ke publik untuk menghapus stigma negatif terhadap terperiksa. Sehingga, rasa keadilan terpenuhi bagi terperiksa.
Denga kata lain, hasil riksus wajib diumumkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika hasil riksus disampaikan secara terbuka, masyarakat punya kesempatan untuk mengetahui perilaku pejabat dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambil. Budaya keterbukaan inilah yang diperlukan dalam sistem pemerintahan.
Pemberian informasi kepada publik tidak hanya terbatas pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan pelanggaran, tetapi juga mencakup kasus dimana pejabat tidak ditemukan bersalah. Dengan memberikan informasi secara menyeluruh, pemerintah dapat mengurangi rasa skeptis di kalangan masyarakat yang sering kali berasumsi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Melalui langkah ini, pemerintah dapat membangun atmosfir yang menempatkan publik merasa berhak atas informasi dan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum.
Pengumuman hasil riksus kepada publik juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap pejabat. Hal ini memberikan sinyal bahwa pemerintah siap bertanggung jawab atas tindakan pejabat dan menjaga integritas masing-masing pejabat di pemerintahan.
Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan makin kuat. Juga mengurangi pandangan negatif publik yang menganggap riksus hanya sebagai langkah formalitas. Kelemahan dalam transparansi selama ini cenderung menciptakan persepsi bahwa riksus hanya langkah formalitas, yang seharusnya tidak terjadi jika semua aspek tersebut diatur dengan jelas dan komunikatif.
Dengan berpedoman pada azaz transparansi dan akuntabilitas, kita berharap tidak muncul anekdot di tengah-tengah publik: dikit-dikit riksus. Riksus kok dikit-dikit? (*)
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post